Selain pembaruan data untuk BPNT periode November-Desember 2024, ada kabar terbaru terkait rencana pemerintah untuk menyusun data tunggal penerima bantuan sosial.
Proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan data penerima bantuan sosial yang lebih akurat dan lengkap. Data tunggal ini akan menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial di masa depan.
Menurut informasi yang diperoleh, data tunggal ini akan mencakup informasi dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti data dari PLN, Pertamina, Kementerian Sosial, serta data Registrasi Sosial Ekonomi (Reksosek) dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Pemerintah berharap agar data tunggal ini bisa rampung pada akhir 2024 untuk digunakan dalam penyaluran bantuan sosial pada tahun 2025.
Menteri Sosial, Agus Subianto (Gus Ipul), mengungkapkan bahwa data tunggal sosial ekonomi atau yang disebut Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) ini akan memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran pada tahun 2025.
Bagi KPM yang masih terdata layak dalam data tunggal tersebut, mereka akan terus menerima bantuan sosial pada tahun 2025. Namun, bagi yang datanya tidak lagi layak berdasarkan pemadanan dengan data lain (seperti data kemiskinan ekstrem atau perubahan status ekonomi), mereka kemungkinan besar tidak akan menerima bantuan sosial pada tahun 2025.
Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengurangi ketidakakuratan dalam penyaluran bantuan dan memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, sehingga dapat digunakan secara efisien untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia.
Menurut Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP-TASKIN), saat ini berbagai data dari kementerian dan lembaga terkait sudah dikumpulkan dan diserahkan ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dilakukan konsolidasi.
Data ini sedang dalam proses pemadanan dan diharapkan bisa rampung pada akhir 2024. BPS dan Kemensos bekerja sama untuk memastikan data yang terkumpul dapat digunakan untuk program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.
Amalia Adininggar Wijanti, Plt. Kepala BPS, mengungkapkan bahwa meskipun data tengah diproses, BPS belum dapat memastikan kapan data tunggal ini akan selesai. Namun, pemerintah berharap data tunggal tersebut dapat selesai tepat waktu agar bisa digunakan untuk program bansos di tahun 2025.
Para KPM BPNT di periode November-Desember 2024 harus memastikan bahwa data yang tercatat di DTKS dan Dukcapil telah diperbarui jika ada ketidaksesuaian untuk menghindari kegagalan pencairan dana.
Sementara itu, dengan hadirnya proyek data tunggal sosial ekonomi untuk tahun 2025, penyaluran bantuan sosial diharapkan akan lebih tepat sasaran dan efisien. Meski demikian, proses pemadanan data ini masih berjalan dan perlu waktu untuk penyelesaiannya. Pemerintah berharap data tunggal dapat rampung pada akhir 2024 untuk diterapkan pada penyaluran bantuan sosial tahun depan.
Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan bantuan sosial dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, dengan sistem yang lebih transparan dan tepat sasaran.