Selain itu, program Indonesia Pintar untuk tingkat SMA dan SMK juga mulai mencairkan bantuan sebesar Rp1,8 juta. Penerima yang sudah melakukan aktivasi rekening pada akhir September 2024 bisa memeriksa saldo mereka, karena pencairan sudah mulai dilakukan pada hari ini dan besok.
Bantuan sosial lainnya yang sudah mulai disalurkan adalah program PENA (Program Ekonomi Nasional), dengan nominal bantuan sebesar Rp5 juta, yang dapat dicairkan melalui PT Pos Indonesia atau bank penyalur sesuai dengan preferensi penerima.
Dalam rapat koordinasi dengan Komisi 8 DPR RI, Kementerian Sosial mengungkapkan beberapa isu strategis yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program bantuan sosial.
Salah satu isu utama adalah memastikan bantuan sosial tepat sasaran, yang semakin penting dengan adanya perubahan data. Pemadanan data tunggal yang terintegrasi dengan BPS akan mengantisipasi dinamika yang terjadi di lapangan, di mana verifikasi dan validasi data sering kali menghadapi tantangan.
Isu lainnya adalah kolaborasi antara kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Hal ini mencakup juga keterlibatan sektor swasta dan lembaga filantropi untuk memperkuat alokasi dana bantuan. Dengan begitu, penyaluran bantuan sosial dapat lebih efisien dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, masalah ketergantungan penerima bantuan sosial juga menjadi perhatian. Terkadang, rendahnya tingkat graduasi (keluar dari status penerima bantuan) dapat menyebabkan demotivasi bagi sebagian penerima bantuan yang terus mengandalkan bantuan sosial tanpa upaya pemberdayaan ekonomi.
Oleh karena itu, program-program sosial seperti PENA dan PKH diharapkan dapat membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan mandiri secara ekonomi.
Pada akhirnya, tujuan dari perubahan sistem data ini adalah untuk memastikan bahwa setiap program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan pemerintah dapat berjalan dengan lebih baik dan berkelanjutan. Dengan adanya data yang lebih akurat dan terstandarisasi, pemerintah berharap dapat mencapai target-program kesejahteraan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah menargetkan bahwa perubahan ini akan mendukung Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045, dengan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Melalui pendekatan holistik dalam perlindungan sosial, diharapkan kesejahteraan sosial dapat terjamin dari lahir hingga meninggal, serta mengurangi kesenjangan sosial yang ada.
Demikian informasi terkini mengenai perubahan data DTKS menjadi DTSE, serta dampaknya terhadap program PKH dan bantuan sosial lainnya.
Semoga perubahan ini dapat membawa kebaikan dan kemajuan bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang membutuhkan bantuan untuk keluar dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.