Tanggal 12 November juga merupakan batas akhir bagi perbaikan data bagi KPM yang gagal verifikasi (burkol) dan bagi calon KPM PKH atau BPNT baru.
Setelah tanggal ini, sistem 6NG akan diperbarui dengan data terbaru, dan diharapkan proses pencairan bisa lebih terkoordinasi dengan baik. Pencairan bantuan PKH dan BPNT selanjutnya akan mengikuti tahapan yang lebih cepat, berkat proses verifikasi dan validasi yang telah selesai.
Bagi KPM yang berada di tahap perbaikan data, pendamping sosial di tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat segera memberikan bantuan untuk memastikan data mereka akurat dan siap untuk proses selanjutnya.
Update terbaru ini menunjukkan bahwa sistem 6NG terus bekerja untuk memastikan seluruh bantuan sosial dapat diterima tepat waktu oleh penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Terkait dengan bantuan pangan beras, ada juga informasi terbaru mengenai potensi kelanjutan program tersebut pada tahun 2025. Berdasarkan laporan dari onlinetik.com, tiga fakta penting telah muncul terkait rencana pemerintah untuk melanjutkan bantuan beras 10 kg per bulan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada awal tahun 2025.
1. Penyaluran Beras pada Januari-Februari 2025
Bantuan beras untuk Januari dan Februari 2025 direncanakan akan dilanjutkan dengan penyaluran sebanyak 300.000 ton beras. Rencana ini masih dalam tahap usulan, dan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp5,1 triliun.
2. Penurunan Jumlah Penerima Bantuan
Pada 2025, jumlah penerima bantuan beras diperkirakan akan menurun dari 22 juta KPM menjadi sekitar 16 juta KPM. Penurunan ini seiring dengan adanya program baru seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang turut membantu masyarakat dengan kebutuhan pangan lainnya.
3. Usulan Anggaran untuk Keberlanjutan Program
Usulan untuk kelanjutan program bantuan beras ini telah disampaikan kepada pihak terkait, dan diharapkan bisa mendapatkan dukungan dari komisi IV DPR RI serta disampaikan kepada Presiden Joko Widodo oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Meskipun masih dalam tahap pembahasan, keberlanjutan bantuan beras ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak oleh peningkatan harga pangan dan kondisi ekonomi yang menantang. Program ini sendiri sudah dimulai pada tahun 2023 dan akan berlanjut hingga akhir tahun 2024, dengan kemungkinan kelanjutan pada tahun 2025.
Dengan percepatan-percepatan yang terus dilakukan dalam proses pencairan PKH dan BPNT, serta adanya potensi kelanjutan bantuan pangan beras di tahun 2025, diharapkan bantuan sosial ini dapat segera memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat.
Para KPM yang masih menunggu pencairan diharapkan tetap memantau informasi terbaru dari dinas sosial setempat dan memastikan data mereka valid agar tidak ada penundaan dalam proses pencairan.