AYOBOGOR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengusulkan penghapusan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dengan alasan utama adalah penyalahgunaan dana dan ketidakakuratan sasaran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, menyarankan agar masalah ini dapat diatasi melalui penerapan sekolah gratis di semua lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta.
Menurut Jhonny, penerapan sekolah gratis dapat menghilangkan masalah seperti ijazah yang tertahan karena tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan penyalahgunaan KJP Plus.
Ia mengungkapkan bahwa dana KJP Plus sering digunakan oleh penerima untuk kepentingan pribadi yang tidak terkait dengan pendidikan, seperti membayar kredit motor atau televisi.
Ia juga menyoroti bahwa sekitar 684 siswa telah menyalahgunakan dana KJP Plus untuk keperluan non-pendidikan, termasuk dalam kasus tawuran.
Sebagai respons, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyatakan bahwa status 684 siswa tersebut telah dicabut sebagai penerima KJP Plus.
Seringnya kasus penyalahgunaan dana menjadi alasan pertama mengapa bantuan sosial itu harus dihapus. Alasan keduanya adalah karena dana Kartu Jakarta Pintar diberikan tidak tepat sasaran.
Budi menambahkan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah bekerjasama dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menangani masalah ini, termasuk menggandeng Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta untuk mengurangi kenakalan pelajar.
Sementara itu, Jhonny Simanjuntak juga menyarankan agar program KJP Plus dihapuskan dan diganti dengan kebijakan sekolah gratis.
Ia berpendapat bahwa hal ini akan lebih efektif dalam menangani berbagai masalah yang muncul terkait penggunaan dana KJP Plus.
Eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, menambahkan bahwa pengawasan yang ketat dan sistem early warning perlu diterapkan untuk memantau penyalahgunaan dana program pemerintah.