AYOBOGOR.COM - Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto lebih memilih menjelaskan soal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dibanding soal BLT Mitigasi Risiko Pangan.
Airlangga Hartarto merupakan salah satu menteri yang getol menjelaskan soal update BLT Mitigasi Risiko Pangan di tahun 2024.
Akan tetapi ketika bansos tersebut batal disalurkan, tidak satu pun menteri yang mampu memberikan penjelasan.
Teranyar, Airlangga Hartarto memberikan penjelasan soal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Regsosek.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam penanganan masalah kemiskinan melalui sistem yang dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Namun, belakangan ini, pemerintah telah mengumumkan langkah berani untuk menggantikan DTKS dengan sistem baru yang dikenal sebagai Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Perubahan ini tidak hanya mencerminkan evolusi dalam pendekatan kebijakan publik tetapi juga menjanjikan kemajuan yang lebih besar dalam mitigasi risiko pangan dan pemberdayaan ekonomi.
Baca Juga: Alhamdulillah, KPM PKH Kategori Ini Dapat Uang Tambahan Rp400 Ribu Pencairan Bansos PKH Tahap 4
Dilansir dari YouTube Naura Vlog, menurut Airlangga Hartarto, DTKS yang telah dijalankan berdasarkan undang-undang yang mapan, telah menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
Sistem ini secara rutin melakukan pembaruan data setiap bulan untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi terkait kondisi sosial ekonomi rumah tangga penerima manfaat.
Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam memfasilitasi penyaluran bantuan sosial tepat waktu dan efisien.
Regsosek: Inovasi Baru dalam Pengelolaan Data
Dibandingkan dengan DTKS, Regsosek menjanjikan langkah maju yang signifikan dalam pengelolaan data sosial ekonomi.