Baca Juga: Informasi Penting Calon Penerima Beasiswa KIP Kuliah Terkait PDNS 2 Diretas Ransomware!
Dalam raker itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan, ia akan mengeluarkan Keputusan Menteri Kominfo untuk mewajibkan kementerian, lembaga, dan daerah memiliki cadangan data.
Lebih lanjut, Budi menyampaikan, Kemenkominfo telah menyediakan fasilitas pencadangan data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 1 Serpong, Tangerang Selatan dan PDNS 2 di Surabaya.
Budi juga menyampaikan, ada sekitar 28,5 persen atau 1.630 Virtual Machine (VM) data yang tercadangkan dari total kapasitas 5.709 VM di PDNS Surabaya.
Budi menambahkan, dengan adanya Keputusan Menteri tersebut maka kementerian, lembaga, dan daerah wajib mencadangkan data mereka ke PDN, tidak lagi opsional seperti sebelumnya.
Sebelumnya juga, seperti diketahui, pekan lalu (20/6), PDNS 2 di Surabaya mengalami gangguan karena diserang virus bernama Brain Cipher Ransomware yang merupakan varian dari Lockbit 3.02 yang dilakukan oleh geng hacker (peretas).
Dampak gangguan ini menyebabkan pelayanan publik di sejumlah instansi terganggu dan yang pertama kali melaporkan mengalami gangguan adalah imigrasi.
Atas kabar mengenai Imigrasi yang mengaku sudah menyurati Kementerian Kominfo untuk melakukan pencadangan data di PDN sejak april 2024 tetapi tak ditanggapi Kementerian Kominfo membuat warganet ramai-ramai memberikan komentarnya.
Tak sedikit warganet yang menganggap Budi bisa terpilih menjadi Menkominfo karena bantuan dari orang dalam termasuk para pegawainya juga dianggap bisa terpilih karena bantuan orang dalam.
Tak sedikit juga warganet yang meragukan kemampuannya sebagai Menkominfo terutama dalam hal menangani kasus PDN dan kasus kriminal di dunia siber lainnya yakni judi online (judol).
Bahkan, tak sedikit warganet yang heran mengapa seorang yang ahli IT hingga sudah meraih gelar profesional bisa kalah saing dengan mantan TNI, Hinsa Siburian yang kini menjabat sebagai Kepala BSSN yang dianggapnya tidak paham dalam mengatasi persoalan ini dibandingkan dengan ahli IT, apalagi untuk IT yang sudah profesional.
“Akibat menteri bukan dari kalangan profesional,” komentar salah seorang warganet.
“Proyek balas budi sdh dimenangkan pilpres dll, balas salah seorang warganet.