Sehingga ia harus berhati-hati dalam mengajukan permohonan penambahan anggaran, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
“Kami tidak berani mengusulkan, Yang Mulia [Ketua MK Suhartoyo], karena kami kan tidak tahu kondisi keuangan,” ujar Mensos Risma pada sidang hasil Prilpres di MK (5/4/2024).
Menanggapi perbedaan pendapat dua menteri terkait pendanaan pengadaan BLT MRP ini, Airlangga membantah jika mundurnya pencairan Bansos mitigasi risiko pangan ini disebabkan oleh anggaran.
“Nggak ada kendala. Anggaran ada pasti,” ujar Airlangga ketika diwawancarai media di kantornya di Jakarta Pusat (22/4/2024), terkait adanya kendala anggaran pada pencairan BLT MRP.
Airlangga juga menambahkan bahwa pelaksanaan penyaluran BLT MRP ke KPM ini masih melihat postur APBN
Meski demikian, mengenai kepastian jadwal penyaluran Bansos pengganti BLT El Nino ini, Airlangga menjawab, “Tunggu saja”.
Airlangga juga menyatakan bahwa penyaluran Bansos BLT MRP ini dianggarkan sebesar Rp11,25 T. Dengan target 18,8 juta KPM berdasarkan basis data DTKS Kemensos.
Besaran BLT MRP ini yaitu Rp200 ribu per bulan, dengan pencairan dalam 3 bulan. Sehingga calon KPM penerima BLT MRP ini akan menerima Rp600 ribu.***