Ia lalu menyinggung pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto yang memperkirakan sebesar 80 persen korban praktik ini adalah masyarakat menengah ke bawah.
Menurutnya, jika hal ini benar maka banyak keluarga yang mengalami kemiskinan atau jatuh miskin karena ada anggota keluarganya yang terlibat dalam praktik ini.
Sehingga yang terlibat praktik ini perlu ditindak sedangkan keluarganya yang menjadi korban (menjadi miskin atau jatuh miskin) harus diberikan bantuan sosial.
Pernyataan Muhadjir ini pun menuai banyak kontra di kalangan masyarakat karena menurut mereka pemberian Bansos ini bisa dijadikan modal untuk berjudi kembali.
Baca Juga: Kabar Gembira! Ada 2 Bansos yang Cair Lagi Setelah Lebaran Haji 2024, Cair hingga Desember Nanti
Sehingga para korban Judol (para pemain) seharusnya diberikan pembinaan agar tidak kecanduan lagi untuk berjudi bukan diberikan Bansos.
Senada dengan masyarakat, Trubus Rahardiansah selaku pengamat kebijakan publik menyampaikan bahwa pemberian Bansos untuk korban Judol dinilai tidak tepat, Sabtu (15/6/2024).
Pasalnya, hal ini akan berdampak buruk terhadap perilaku masyarakat dan akan melanggengkan judi online serta orang yang melakukan praktik ini akan berpikir jika mereka menjadi miskin akibat melakukan perjudian online akan tetap bisa mendapatkan Bansos.
Lebih lanjut, Trubus menyampaikan bahwa korban Judol menjadi miskin karena ulahnya sendiri yang bukan hanya berasal dari golongan menengah ke bawah saja.
Sebab seperti diketahui, Judol juga sudah mulai menyasar golongan menengah ke atas sehingga keberadaan Judol ini sudah mulai meresahkan dan mengkhawatirkan.
Ia menambahkan, banyak para pemain ini yang mempunyai pekerjaan (mapan) tetapi tergiur untuk mempraktikkan ini.
Menurutnya, hal ini akan menguntungkan golongan yang mempunyai pekerjaan dan merugikan golongan yang tidak mempunyai pekerjaan serta merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Trubus menjelaskan bahwa jika pemerintah ingin memberikan Bansos harus jelas waktunya (sampai kapan) yang mana di sisi lain sebenarnya pemerintah masih keteteran dalam mengurus Bansos dan masyarakat miskin terus bertambah.