AYOBOGOR.COM – Sebelumnya sejumlah perguruan tinggi menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara serentak sehingga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat terutama mahasiswa.
Akhirnya, banyak mahasiswa yang mengeluhkan mengenai mahalnya biaya Uang Kuliah Tunggal sehingga banyak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang melakukan aksi demonstrasi.
Hal inilah yang membuat calon presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapannya terkait hal tersebut.
Prabowo menyampaikan bahwa kenaikan Uang Kuliah Tunggal seharusnya tidak boleh terjadi terutama di universitas yang dibangun dari uang rakyat yaitu tepatnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Prabowo berharap agar mahasiswa bisa membayar uang kuliah seminimal mungkin. Bahkan, kalau bisa tidak perlu karena gratis, Kamis (23/5/2024).
Kendati begitu, menurutnya biaya kuliah tidak mungkin bisa digratiskan begitu saja, karena pemerintah harus betul-betul menghitung terlebih dahulu dan menyiapkan anggaran yang dibutuhkan sehingga pemerintah perlu bekerja keras agar hal tersebut bisa terwujud.
Bahkan, ia berharap pendidikan gratis tidak hanya diterapkan di perguruan tinggi saja tetapi bisa juga diterapkan di SD-SMA dan memang seharusnya pendidikan dari berbagai jenjang bisa diterapkan secara gratis.
Prabowo melihat adanya perbedaan yang sangat terasa antara pendidikan pada zaman sekarang dan sebelum tahun 1998.
Perbedaan itu terletak dari biaya pendidikan yang mana sebelum tahun 1998 universitas negeri semua sangat terjangkau oleh rakyat kecil sehingga banyak mahasiswa yang merupakan anak petani bisa menjadi insinyur hingga dokter.
Ia menambahkan, setelah tahun 1998 terjadi fenomena liberalisasi, adanya paham-paham neoliberal, kapitalisme, yang menurutnya tidak terkendali.
Hal itulah yang menurutnya bisa membuat lahirnya pola pikir pendidikan sebagai market (tempat transaksi jual beli) padahal pendidikan merupakan public goods (barang publik) yang menjadi kewajiban sosial bagi suatu negara.
Sebagai penutup, ia menegaskan akan memperbaiki pendidikan dan memantau biaya Uang Kuliah Tunggal di Indonesia ketika dirinya sudah resmi menjadi presiden di Indonesia.