AYOBOGOR.COM - Beberapa waktu lalu, di akun media sosial group Facebook, ada KPM yang bertanya mengenai kepesertaannya dalam bantuan sosial (bansos).
Dirinya mengeluh karena tidak mendapatkan bansos apapun meski datanya telah terdaftar di DTKS.
Nah, jika demikian, apa yang harus KPM lakukan? Berikut Ulasannya.
Bantuan sosial (bansos) merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Lembaga Kementerian dibawah naungan Pemerintah Pusat.
Sifat dari bantuan pemerintah ini sementara atau tidak diberikan secara terus menerus.
Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
Adapun mekanisme pemberian bantuan dari pemerintah ini disalurkan melalui Kementerian dibawah naungan Pemerintah Republik Indonesia.
Basis data diambil dari data Kemensos yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan (DTKS) atau terdaftar di aplikasi SIKS-NG: https://siks.kemsos.go.id/
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena sifatnya yang selektif, artinya data yang telah masuk di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ini tidak serta merta langsung masuk sebagai keluarga penerima manfaat (KPM).
Karena data yang masuk DTKS masih berupa data pendaftar calon penerima bantuan sosial. Bukan penetapan penerima bantuan sosial.
Data tersebut akan diseleksi lagi melalui mekanisme verifikasi dan validasi data oleh petugas lapangan.
Kemudian, data hasil verifikasi lapangan akan dikirim ke Dinas Sosial Kab/Kota dan ditembuskan ke Dinsos Provinsi.
Ada beberapa kemungkinan data yang masuk DTKS namun tidak mendapatkan bantuan ;