AYOBOGOR.COM - Hakim MK, Arsul Sani merasa heran karena hanya Menteri-menteri yang berasosiasi dengan Paslon 02 saja yang di sorot mengenai bansos.
Hal ini ia sampaikan pada sidang sengketa hasil pilpres di gedung MK, pada Jum'at 5 April.
Arsul Sani meminta penjelasan kepada Menko tentang Kementerian dan lembaga mana saja yang melaksanakan Tusi dari perlinsos atau bansos.
Baca Juga: 5 Sate Bandeng Terkenal Khas Banten yang Wajib Dicoba
Arsul Sani juga mengatakan bahwa selama ini terkesan jika menteri-menteri yang terasosiasi ke Paslon 02 adalah pihak yang memanfaatkan perlinsos atau bansos.
"Seolah-olah yang memanfaatkan perlinsos atau bansos ini adalah Menteri-menteri yang partainya terasosiasi dengan Paslon nomor 02," ucap Arsul Sani.
Padahal, menurut Arsul Sani, ia melihat jika perlinsos atau bansos ini juga terdapat pada Kementerian yang memiliki Menteri-menteri yang juga berasosiasi pada Paslon nomor 01 ataupun 03. "Jadi ini biar clear," lanjutnya.
Arsul Sani juga bertanya pada Menteri PMK, Muhadjir Effendy tentang dibentuknya tim pengendali pelaksana penyaluran bansos yang memiliki banyak menteri sebagai anggotanya.
"Saya membaca di Perpres nomor 63 Tahun 2017 Pasal 14, itu dibentuk tim pengendali pelaksana penyaluran bansos yang anggotanya begitu banyak Menteri," ucapnya.
"Mohon penjelasan tentang pengendalian yang telah dilakukan," lanjut Arsul Sani.
Selanjutnya, Arsul Sani juga bertanya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang naiknya perlinsos dan bansos naik pada akhir Covid-19.
"Tadi memang sudah dijelaskan karna faktor el-Nino, tapi apakah itu satu-satunya faktor? karena prasangkanya ini dikaitkan dengan pemilu 2024," ujar Arsul Sani.***