Dalam informasinya Kemensos sudah menginstruksikan kepada perangkat desa, baik RT/RW dan kepala dusun.
Nah, hal-hal terkait perbaikan itu di antaranya Kemensos bekerjasama dengan KPK, Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, BPJS Ketenagakerjaan, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan BKN dalam upaya pengawasan dan pemadanan data.
Data tersebut berkaitan dengan bansos 2024.
Nah, dari pengawasan dan pemberbaharuan data ditemukan 493.137 penerima bansos yang gaji di atas UMK.
Kemudian 23 ribuan penerima bansos yang ternyata ASN.
Dan 13 ribuan terdaftar di Ditjen AHU
Jika tak segera ditindaklanjuti maka Negara bisa rugi hingga Rp 140 miliar per bulan.
Kemudian nantinya perangkat desa yang berkomunikasi dengan warga terkait informasi di atas.
Nah, untuk bansos BLT Mitigasi risiko pangan Rp 600 ribu masih belum diinformasikan lebih jauh mengenai tanggal penyalurannya.
Namun kuat dugaan pencairan bansos tambahan ini akan dilakukan usai Pemilu 2024 ini.