"Sampai pilpres ini selesai, jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini," ujar dia, Jumat, 29 Desember 2023, disadur dari Suara.com.
Dia menilai, penyaluran tersebut bisa memunculkan potensi pelanggaran sehingga dia meminta pemerintah mempertimbangkannya.
"Potensi pelanggarannya sangat banyak karena itu dalam public policy itu diminta untuk ditunda," ujarnya.
Baca Juga: Akun Sudah Bisa Dibuat, Kapan Kartu Prakerja Gelombang 63 Dibuka?
Pendapat serupa disampaikan oleh cawapres 01, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dia setuju agar tidak ada konflik kepentingan.
"Jangan salah paham, ini hanya penundaan waktu supaya apa, supaya tidak ditumpangi," ujar Imin, Selasa, 2 Januari 2024.
Kendati begitu, bila penyaluran tetap harus diberikan, maka hal tersebut tidak masalah.
Namun dia memastikan, penyaluran bansos 2024 tidak ditunggangi. "Yang penting jaminan tidak ada yang menumpangi dari pasangan calon bansos," katanya.
Hanya saja Cak Imin belakangan meluruskan pendapatnya. Dia tidak setuju dengan penundaan, melainkan bila distribusi dimanfaatkan oleh calon tertentu.
"Yang saya tolak adalah apabila pemberian bansos dalam bulan ini dimanfaatkan oleh pasangan calon tertentu," ujar dia, dikutip dari Suara.com, Kamis, 4 Januari 2024.
Sementara itu, wakil ketua TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Afriansyah Noor merasa heran dengan usulan penundaan bansos.
Baca Juga: Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP Mulai 2024, Pendaftaran Masih Dibuka di Tempat Ini
Dia menilai, tidak ada urgensi pemerintah untuk menunda distribusi bantusan sosial, sebab antara penyaluran bantuan dengan pemilu tidak ada kaitannya.
"Silakan saja pemerintah melaksanakan tugas kewajibannya. Masa gara-gara pemilu program tertunda," kata Afriansyah, Selasa, 2 Januari 2024.
Bila disalurkan sekalipun, hal tersebut disebut tidak akan menguntungkan pihaknya. Hal ini mengacu terhadap para menteri yang menduduki jabatan kementerian penyalur bansos.