AYOBOGOR.COM - Belakangan ramai isu berkenaan pemasangan baliho Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di kawasan Jawa Barat. Hal tersebut sempat disampaikan Komisi III DPR RI.
Terkait masalah ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat memastikan bahwa masa kampanye belum masuk tahapannya.
Sejatinya, baliho-baliho partai sebagaimana yang dipasang PSI di Jawa Barat masuk ke dalam alat peraga kampanye (APK).
Terkait laporan, KPU Jawa Barat belum mendapatkan rinciannya. Namun bila harus ditindak, hal tersebut merupakan urusan dari Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
"Mungkin temen-temen Bawaslu sepertinya belum menetapkan itu sebagai masa kampanye, tapi masa sosialisasi," kata Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni, Sabtu, 18 November 2023.
Adapun jadwal kampanye Pemilu 2024 baru akan berlangsung mulai 28 November 2023. Sedangkan akhir masa kampanye pada 10 Februari 2024.
Menurut Ummi, bila ada pelanggar di kemudian hari, maka sanksi akan diberikan oleh Bawaslu.
"Karena kampanye belum masuk tahapan, jadi Bawaslu belum menerapkan aturan kampanye," pungkasnya.
Sebelum itu, Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo memberi klarifikasi soal tudingan ada anggota kepolisian di Jawa Barat yang ikut memasang-masangkan baliho PSI.
Menurut Ibrahim, hal tersebut sudah ditelusuri oleh Propam dan Intel. Penelusuran dilakukan di tingkat Polda Jawa Barat, Polres, hingga Polsek-polsek.
"Hasil penyelidikan, pendalaman, pengecekan sampai ke tingkat polsek, kita belum menemukan informasi terkait adanya anggota yang memasang baliho,” kata dia, Jumat, 17 November 2023.
Namun bila kemudian hari ketidanetralan itu terbukti, maka kepolisian akan menegakkan aturannya terhadap oknum anggota.
“Anggota polisi kan harus netral apabila memang ada hal-hal terkait ketidaknetralan, sanksi pasti akan diberlakukan,” ungkapnya.