AYOBOGOR.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluruskan soal bunyi fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang berisi tentang hukum mendukung Palestina maupun sikap terhadap Israel.
Fatwa itu banyak disandingkan dengan daftar produk-produk Israel maupun afiliasinya sehingga melegitimasi aksi pemboikotan belakangan ini.
Karena itu, MUI menegaskan tidak pernah merilis daftar produk Israel maupun afiliasinya yang harus diboikot seperti tersebar di media sosial maupun pemberitaan.
Sekretaris MUI Miftahul Huda menyebut fatwa tersebut tidak mengharamkan produk Israel maupun afiliasi melainkan aktivitas yang mendukung Israel.
"Jadi, MUI tidak berkompeten untuk merilis produk Israel atau yang terafiliasi ke Israel. Dan yang kita haramkan bukan produknya, tapi aktivitas dukungannya," ujarnya, Rabu, 15 November 2023, dikutip dari keterangan tertulis.
Selain itu, MUI juga tidak mempunyai wewenang untuk mencabut produk yang bersertifikat halal.
"Jadi, misalnya produk itu sudah bersertifikat halal, maka kita tidak berhak untuk mencabutnya. Karena sistem sertifikasi halal itu sudah melibatkan banyak pihak. Jadi, kita tidak pernah merilis daftar produk itu," kata dia.
Sebelum itu, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebut inti fatwa dari MUI adalah mengecam tindakan Israel.
"Karena selain bertentangan dengan ajaran agama, juga bertentangan dengan konstitusi negara kita, dimana dalam mukadimah UUD 1945 di alinea pertama dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa," kata dia.
Adapun bentuk penentangan tindakan terhadap Israel adalah imbauan dengan menghindari transaksi serta penggunaan produk yang dikhawatirkan menyokot peperangan di sana.
Namun bila perusahaan dimaksud tidak mendukung Israel, maka fatwa tidak berlaku.
"Tetapi jika ternyata perusahaan tersebut tidak mendukung tindakan Israel yang biadab tersebut, maka fatwa ini tentu tidak berlaku untuk produk-produk mereka," katanya.