AYOBOGOR.COM - Israel tak memedulikan kutukan genosida ataupun intervensi global yang memintanya menghentikan agresi ke Palestina.
Bahkan PM Israel Benjamin Netanyahu sempat menyampaikan agar para pemimpin negara-negara Arab untuk diam demi masa depan.
Mereka pun memastikan tidak akan mengurangi upaya untuk meneruskan peperangan ke Palestina, dengan dalih menghabisi Hamas.
"Kementerian Luar Negeri akan berupaya memperluas jendela legitimasi, dan pertempuran akan terus berlanjut selama diperlukan,” kata Menlu Israel Eli Cohen, dilaporkan laman Al Arabiya.
Bersamaan dengan itu, masyarakat dunia banyak yang menyerukan pemboikotan terhadap produk-produk Israel. Namun apakah hal tersebut efektif meruntuhkan tindakan pemerintahan zionis?
Terkait ini, pakar ekonomi syariah, Yusuf Wibisono menyebut boikot adalah gerakan non kekerasan yang legal yang merefleksikan etika dan moral konsumen.
Pada konflik Israel-Palestina, tindakan boikot seolah terbenarkan karena lebih dari tujuh dekade Israel menunjukkan kejahatan di samping melancarkan kebijakan apartheid terhadap Palestina.
"Boikot akan melemahkan kekuatan Israel, ketika boikot menjadi gerakan sistematis jangka panjang, bukan kerumunan sporadis jangka pendek," ujar Yusuf, dikutip dari Republika, Rabu, 15 November 2023.
Menurut dia, logika boikot adalah melalui tekanan. Bukan diplomasi, persuasi, atau dialog. Hal ini yang diharapkan dapat menghentikan pendudukan Israel di tanah Palestina selama ini.
Pasalnya, strategi diplomasi yang kerap diterapkan pemimpin dunia kerap gagal. Begitu juga dengan persuasi atau dialog yang tidak membuat negeri zionis itu merasa jera.
Gerakan boikot terhadap produk Israel sendiri bukan hanya sekarang saja terjadi. Bahkan, fenomena itu sudah bersifat global.
Adapun inisiator gerakan itu salah satunya adalah Palestinian Civil Society Call for Boycott, Divestment and Sanctions (BDS). Gerakan itu sudah dilakukan sejak 2005.
Muslim Indonesia pun seolah-olah mendapat legitimasi untuk menjauhi produk-produk Israel. Pasalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru saja mengeluarkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023.
Fatwa itu mewajibkan muslim Indonesia mendukung perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Bentuk dukungan bisa dilakukan dengan beragam cara. Misalnya dengan menyalurkan bantuan materil.