AYOBOGOR.COM -- Pansus I DPRD Jawa Barat pembahasan LJPK Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2022 mengkritisi proses pendataan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang kerap bermasalah.
Ketua Pansus I DPRD Jabar, Jajang Rohana mengatakan, DTKS kerap menjadi masalah ketika ada bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Masalah tersebut berkaitan dengan adanya orang miskin tidak terdata, sehingga yang bersangkutan tidak mendapat bantuan.
Selain itu, masih terdapat juga orang yang sudah mampu namun masih tercatat dalam DTKS sehingga terus mendapat bantuan dari pemerintah.
"Data DTKS ini harus diperbaiki. Kalau datanya salah, maka akan berpengaruh terhadap banyak hal, baik itu proses penyaluran bantuan, termasuk perencanaan program OPD," tutur Jajang dilansir dari Ayobandung.com pada Jumat, 28 April 2023.
Menurutnya, Dinas Sosial harus bertanggungjawab memperbaiki data DTKS yang banyak bermasalah tersebut agar kedepan ada perbaikan dan penyelesaian masalah di lapangan, terutama kemiskinan.
"Jangan takut mengubah data. Mungkin angka kemiskinan nantinya akan bertambah jika data DTKS diubah, tapi itu justru akan membuat program dan rencana penyelesaian disesuaikan dengan data yang ada," paparnya.
Pada prinsipnya, pihaknya menginginkan ada perbaikan yang menuju arah lebih baik di Jawa Barat. Terlebih masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting untuk proses pembangunan kedepan.
"Dinsos memang targetnya tercapai, karena targetnya segitu berdasarkan data yang itu. Makanya harus diubah, supaya kedepan program yang dibuat benar-benar bisa menyelesaikan masalah," katanya.
