4. Pada kebijakan fundamental pemberantasan korupsi nasional perlu mempertimbangkan kebijakan sebelumnya berupa kebijakan pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh organisasi publik pemerintah RI dan berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional; maka model yang sesuai untuk menganalisis kebijakan publik tersebut adalah model...
A. Inkremental
B. Institusional
C. Rasional komprehensif
D. Mixed scanning (pemindian campuran)
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 48: Lakukan Hal Ini Agar Mendapatkan Insentif Rp3,5 Juta
Jawaban: D
Pembahasan: model pemindaian campuran (mixed scanning) digunakan pada kebijakan pemberantasan korupsi nasional dimana kebijakan tersebut menggunakan model inkremental melanjutkan kebijakan terdahulu dan model rasional komprehensif ( berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional) menghilangkan praktik korupsi secara sistematis.
5. Salah satu komponen dalam analisis kebijakan, antara lain...
A. Biaya advokasi kebijakan (advocacy cost)
B. Fisibilitas politik (political feasibility)
C. Pelaku kebijakan (political subject)
D. Penilaian kebijakan (political assesor).
Baca Juga: Unik! Ada Lomba Melamun di Solo Khusus Buat Kamu yang Hobi Bengong, Tertarik Ikut?
Jawaban: B
