Ia meminta Pemkab menyediakan ruang alternatif yang layak jika memang gedung tersebut dibutuhkan untuk keperluan lain. Namun jangan sampai wartawan menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak pada kemerdekaan pers.
Sebagai mantan Ketua PWI Majalengka dua periode, Jejep juga mengingatkan bahwa pejabat publik semestinya tidak bersikap arogan terhadap pers, yang selama ini telah berkontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah.
“Jangan lupa, pejabat publik digaji dari uang rakyat. Wartawan juga rakyat. Mereka bayar pajak, dan berhak menggunakan fasilitas negara selama itu untuk kepentingan profesi, bukan pribadi. Sama halnya seperti pejabat menempati kantor dinas atau pendopo,” tegasnya.
