AYOBOGOR.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya memastikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan optimal dan tidak berujung pada PSU susulan.
Hal ini disampaikannya saat melepas distribusi logistik PSU di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Jumat, 18 April 2025. Bima Arya menyoroti bahwa PSU tidak boleh menjadi siklus tanpa akhir yang justru merugikan rakyat.
Dalam catatan Kementerian Dalam Negeri, tercatat sebanyak 24 PSU telah dilakukan di berbagai daerah dengan total anggaran mencapai Rp700 miliar.
Baca Juga: Pembahasan dan Kunci Jawaban Soal Verbal Logical Reasoning untuk Rekrutmen Bersama BUMN 2025
Ia menekankan bahwa semua pihak harus memastikan tahapan pelaksanaan PSU — mulai dari distribusi logistik, pencoblosan, hingga penghitungan suara — berjalan dengan lancar.
Selain itu, penting untuk menjaga kondusivitas sosial dan menyiapkan mitigasi terhadap potensi gangguan, baik sosial maupun bencana alam.
Di tengah sorotan terhadap pelaksanaan PSU, perhatian publik juga tertuju pada harta kekayaan pribadi Wamendagri Bima Arya.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 23 Desember 2024, total kekayaan Bima Arya mencapai Rp9,61 miliar.
Baca Juga: Kemensos Umumkan Jadwal Pencairan PKH dan BPNT Tahap 2, KPM Wajib Tahu
Sebagian besar hartanya berasal dari tanah dan bangunan di Kota Bogor senilai Rp7,19 miliar yang diperoleh dari warisan.
Selain itu, ia juga memiliki dua kendaraan pribadi, yakni Toyota Innova Zenix tahun 2024 senilai Rp375 juta dan Toyota Alphard 2019 senilai Rp700 juta. Total nilai kendaraan yang dimiliki mencapai Rp1,075 miliar.
Dalam laporan tersebut, Bima Arya juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp80 juta, surat berharga sebesar Rp20 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp1,25 miliar.
Ia tidak memiliki utang, sehingga total kekayaan bersihnya tetap Rp9,615 miliar. Kepemimpinan yang bersih dan transparan menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pembangunan daerah.
Komitmen Bima Arya untuk menjaga integritas proses PSU menjadi cerminan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara.***
