AYOBOGOR.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) secara resmi mengumumkan jadwal pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap kedua yang dijadwalkan mulai pada Mei 2025.
Penyaluran ini menunggu rampungnya proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa data penerima bansos tahun ini akan menggunakan DTSEN, menggantikan data sebelumnya dari DTKS.
Baca Juga: Pembahasan dan Kunci Jawaban Soal Word Classification untuk Rekrutmen Bersama BUMN 2025
DTSEN sendiri merupakan hasil integrasi tiga sumber data: Regsosek, P3KE, dan DTKS, yang dipadankan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Dengan data baru ini, akan terjadi pergeseran. Ada yang sebelumnya menerima bantuan tapi kini tidak lagi karena tidak masuk kategori layak, dan sebaliknya, ada yang sebelumnya tidak menerima, namun sekarang dinyatakan layak,” ungkap Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta (8/4/2025).
Adanya perubahan data ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi sasaran penerima bansos, menghindari kesalahan data (exclusion dan inclusion error), serta memperkuat basis data sosial ekonomi nasional.
Luthfi Ashari, seorang pendamping sosial dari Jawa Timur, menambahkan bahwa masyarakat perlu lebih aktif dalam memantau status bantuan mereka.
“Kami, para pendamping, terus melakukan verifikasi dan validasi data. Kami juga mendorong masyarakat untuk menggunakan aplikasi Cek Bansos atau menghubungi call center 171 jika ada kendala atau perubahan data,” jelas Luthfi dalam chanel YouTube Diary Bansos.
Tahapan penyaluran dimulai sejak Februari hingga April 2025 melalui proses pra-penyaluran, yang mencakup verifikasi data dan penetapan calon penerima (KPM).
Selanjutnya, pada Mei 2025, akan dilakukan penyaluran bansos secara serentak di seluruh Indonesia, disertai monitoring dan pembentukan pos pengaduan, baik online maupun offline. Kemensos juga membentuk Satgas Penyaluran yang terdiri dari Kemensos, Pemda, PT Pos, dan Himbara.
Untuk memastikan transparansi, evaluasi dan sinkronisasi data akan dilanjutkan pada Juni 2025 sebagai bagian dari persiapan pencairan triwulan ketiga. Dengan sistem baru ini, pemerintah berharap distribusi bansos dapat lebih adil, tepat sasaran, dan akuntabel.***
