AYOBOGOR.COM -- Pada tanggal 27 Maret 2025, pencairan bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) masih berlangsung. Namun, bagi penerima PKH, pencairan kini lebih fokus pada validasi by system.
Pada bulan Maret, sejumlah penerima PKH telah berhasil lolos dalam sistem validasi, dan diperkirakan sekitar 90% dari mereka akan berhasil lolos ke data DTSN, yang membuka peluang besar bagi mereka untuk mendapatkan bantuan sosial ini. Tentu saja, para penerima yang telah mendapatkan PKH validasi sistem diharapkan bisa menikmati kesempatan ini.
Selain itu, ada pula pencairan untuk BPNT susulan. Namun, banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang melaporkan belum menerima bantuan ini. Di beberapa wilayah, seperti Lampung, dilaporkan terdapat 150 KPM yang belum menerima pencairan BPNT.
Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum menerima BPNT, penting untuk berkoordinasi dengan pendamping sosial untuk memeriksa status di aplikasi SIKS-NG, apakah sudah tercatat sebagai SPM (Surat Perintah Membayar) atau mengalami masalah seperti pengecekan rekening yang gagal.
Bagi penerima BPNT yang belum tercairkan, sangat disarankan untuk menanyakan langsung kepada pendamping sosial terkait status terbaru. Hal ini penting karena jika pencairan tidak dilakukan sebelum Idul Fitri, kemungkinan besar bantuan tidak akan disalurkan kecuali ada perpanjangan dari Kementerian Sosial (Kemensos) di bulan April.
Selain itu, pada 2025, ada informasi terbaru mengenai pencairan PKH tahap kedua. Pencairan tahap kedua ini diperkirakan akan dimulai setelah Lebaran, pada tanggal 8 April 2025, dengan proses verifikasi dan validasi data penerima yang sudah dilakukan oleh pendamping sosial. Proses ini akan berlangsung hingga 30 April 2025, dan bagi yang telah lolos verifikasi, bantuan diperkirakan akan dicairkan pada akhir April atau awal Mei 2025.
Penting diketahui bahwa untuk bisa menerima bantuan PKH tahap kedua, penerima harus lolos seleksi data DTSN terlebih dahulu. Jika tidak lolos, maka KPM akan digraduasi dan tidak bisa mendapatkan bantuan pada tahap kedua ini. Proses ground checking oleh pendamping sosial hampir selesai, dan nantinya data KPM yang sudah terverifikasi akan dikirim ke Kemensos untuk proses lebih lanjut.
Selain itu, ada aturan baru terkait peserta PKH yang sudah lebih dari 5 tahun. Mereka yang sudah terdaftar lebih dari lima tahun akan dihapus, kecuali jika mereka termasuk dalam golongan lansia atau disabilitas.
Bagi yang sudah lebih dari 5 tahun dan tidak termasuk dalam dua golongan tersebut, ada baiknya mengajukan perubahan bantuan ke program bantuan lainnya, seperti bantuan ekonomi Nusantara, agar bisa tetap mandiri dalam berusaha.
Terkait bantuan sosial beras 40 kg, akan ada distribusi kepada KPM yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, dengan prioritas utama diberikan kepada mereka yang memiliki kebutuhan mendesak. Bantuan beras 10 kg seharusnya sudah dicairkan sejak Januari hingga Maret, namun ada penundaan akibat panen raya. Bantuan beras ini akan mulai dicairkan pada bulan April, dengan kemungkinan distribusi langsung untuk empat bulan sekaligus, yaitu beras 40 kg.
Selain itu, dalam pembaruan sistem DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), banyak KPM yang dihapus karena tidak memenuhi kriteria, seperti memiliki aset yang cukup besar (sawah, tanah, motor, atau barang elektronik dengan kapasitas tinggi). Mereka yang memenuhi kriteria baru dan lolos validasi data detesen akan tetap tercatat sebagai KPM dan berhak menerima bantuan.
Dalam rangka memperbaiki kesejahteraan sosial, Kemensos juga berencana untuk mengganti beberapa data KPM yang sudah tidak sesuai dengan kriteria dengan yang baru, untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan.
Jadwal Pencairan PKH dan BPNT di Tahun 2025
- PKH Tahap Kedua: Verifikasi dan validasi dimulai pada 8 April 2025. Pencairan diperkirakan akan dilakukan pada akhir April atau awal Mei 2025
