AYOBOGOR.COM -- Pemerintah Indonesia telah mengumumkan komitmennya untuk melanjutkan program stimulus ekonomi di tahun 2025, termasuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan selama 6 bulan.
Paket stimulus ini bertujuan untuk mendukung masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, agar dapat bertahan di tengah tantangan ekonomi. Skema ini juga menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto pada tahun pertama kepemimpinan mereka.
Terkait dengan program BLT-BBM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan segera mengumumkan skema baru mengenai penerima subsidi BBM pada tahun 2025.
Menurut Bahlil, saat ini proses penyusunan data penerima bantuan sedang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini diharapkan dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, agar subsidi bisa benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Bahlil juga menambahkan bahwa penyaluran subsidi BBM di tahun 2025 akan menerapkan sistem blending, yakni penggabungan antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi barang. Subsidi BBM nantinya hanya akan diberikan kepada kendaraan umum berplat kuning dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memastikan subsidi diterima oleh kelompok yang berhak.
Menurut Bahlil, pemerintah kini sedang berfokus pada finalisasi data penerima BLT yang akan digunakan oleh BPS. “Kami ingin satu data yang akurat, agar konversi subsidi menjadi BLT dapat tepat sasaran,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM. Proses penyusunan data ini sedang berjalan, dan akan diumumkan sesegera mungkin. Meskipun demikian, besar nominal bantuan yang akan diterima, apakah Rp600.000 atau lebih, masih belum diumumkan secara resmi. Pemerintah memastikan bahwa informasi lebih lanjut akan diberikan pada waktunya.
Pemerintah juga sedang mempertimbangkan tiga opsi besar dalam reformasi subsidi, yaitu mengalihkan subsidi menjadi bantuan langsung tunai, mempertahankan subsidi dalam bentuk barang, atau menaikkan harga subsidi BBM.
Bahlil menekankan bahwa saat ini sekitar 20 hingga 30% dari subsidi BBM dan listrik diperkirakan tidak tepat sasaran, sehingga peralihan subsidi ini perlu dilakukan dengan hati-hati agar lebih tepat guna.
Selain BLT-BBM, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial berupa beras sebanyak 10 kg per bulan selama 6 bulan pada tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa bantuan pangan beras ini akan mencakup sekitar 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah.
Pada awal tahun 2025, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang durasi penyaluran bantuan beras dari yang semula hanya 2 bulan menjadi 6 bulan. Untuk bulan Januari dan Februari 2025, bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan akan disalurkan oleh Bulog.
Bantuan pangan ini diperkirakan akan melibatkan sekitar 160.000 ton beras setiap bulan, dengan distribusi yang dimulai pada bulan Januari. Namun, pada bulan Maret dan April 2025, penyaluran bantuan beras akan dihentikan sementara, bertepatan dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Suhulkifli Hasan, dalam konferensi pers yang berlangsung pada 6 Januari 2025, menjelaskan bahwa keputusan penyaluran bantuan beras ini sudah diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) dengan pemerintah.
Keputusan tersebut mengarah pada penambahan empat bulan lagi untuk bantuan pangan, yang awalnya hanya dua bulan, menjadi total enam bulan untuk tahun 2025. Suhulkifli menambahkan bahwa meskipun bantuan beras ini sudah dipastikan, pemerintah masih menunggu kondisi panen beras yang akan datang agar distribusi bantuan tidak mengganggu harga pasar.
