AYOBOGOR.COM -- Memasuki awal tahun 2025, penyaluran bantuan sosial kembali menjadi sorotan di berbagai media, dengan beberapa program bantuan sosial sudah mulai terealisasi pada bulan Januari ini.
Berdasarkan pantauan yang tercatat di media sosial, sejumlah bantuan sosial sudah mulai disalurkan, seperti bantuan subsidi diskon tarif listrik 50% dan bantuan beras 10 kg untuk keluarga penerima manfaat (KPM). Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa beberapa bantuan sosial telah mulai disalurkan secara bertahap.
Hari ini, kami akan memberikan laporan terkait penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Apakah yang telah cair merupakan tahap 1 untuk tahun 2025 ataukah masih merupakan sisa kuota dari tahap sebelumnya?
Penyaluran BPNT dan PKH: Cek Kartu KKS
Pertama seorang agen prilik menginformasikan bahwa bagi yang belum menerima BPNT, diminta untuk mengecek ulang. Dari video tersebut, tampak jelas bahwa yang disalurkan pada awal Januari 2025 adalah kuota bantuan sosial yang tertunda pada tahap sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah memasuki tahun 2025, beberapa penerima BPNT masih menerima bantuan dari tahun lalu.
Kedua menunjukkan proses pengecekan saldo PKH dan BPNT tahap 1. Setelah dilakukan pengecekan, saldo pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merah putih masih menunjukkan angka nol. Ini menandakan bahwa hingga saat ini, penyaluran untuk tahap pertama PKH dan BPNT 2025 belum terdistribusi. Berdasarkan laporan dari kontributor pengecekan, hingga hari ini, Kementerian Sosial masih dalam proses validasi data penerima yang akan menjadi acuan untuk penyaluran bantuan sosial tahun ini.
Bantuan PIP dan Makanan Bergizi Gratis
Selain itu, ada juga beberapa bantuan sosial yang sudah cair pada minggu pertama Januari 2025. Salah satunya adalah bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kemendikbud. Pemerintah memperpanjang batas waktu aktivasi rekening dan pencairan bantuan PIP hingga tanggal 31 Januari 2025. Hingga saat ini, sekitar 3,2 juta siswa dari total 6 juta penerima baru berhasil mengaktifkan rekening mereka. Sementara itu, lebih dari 3,6 juta siswa lainnya, termasuk yang berasal dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, masih belum melakukan aktivasi rekening.
Pemerintah mengimbau kepada seluruh siswa yang menjadi penerima PIP untuk segera mengaktifkan rekening dan mencairkan dana bantuan sebelum batas waktu yang ditentukan. Bantuan PIP ini sangat penting untuk mendukung pendidikan anak-anak Indonesia, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Selain PIP, program bantuan makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah juga sudah dilaksanakan mulai 2 Januari 2025. Bantuan ini disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan, sehingga setiap anak dapat menikmati asupan gizi yang seimbang saat bersekolah.
Diskon Tarif Listrik dan Bantuan Beras
Salah satu bantuan yang mencuri perhatian adalah diskon tarif listrik sebesar 50% yang mulai diberlakukan per 1 Januari 2025. Bantuan ini ditujukan untuk pelanggan listrik dengan daya 2.200 VA ke bawah. Diskon ini berlaku untuk periode Januari hingga Februari 2025, dengan total 81,4 juta pelanggan rumah tangga yang menerima manfaat. Tercatat, ada 24,6 juta pelanggan dengan daya 450 VA, 38 juta pelanggan dengan daya 900 VA, 14,1 juta pelanggan dengan daya 1.300 VA, dan 4,6 juta pelanggan dengan daya 2.200 VA yang akan menikmati subsidi tarif listrik ini.
Bantuan lain yang disalurkan pada awal tahun adalah bantuan beras 10 kg untuk 16 juta KPM. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa bantuan pangan berupa beras ini akan disalurkan untuk 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Januari dan Februari 2025. Menurut laporan terbaru, bantuan ini akan diperpanjang hingga 6 bulan ke depan. Program ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat di tengah inflasi dan masalah pangan yang kerap terjadi.
Untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperbaiki akurasi data penerima bantuan. Data Tunggal Terpadu Sosial Ekonomi (DTKS) yang digunakan selama ini akan diganti dengan data tunggal sosial ekonomi yang lebih terperinci dan akurat. Menteri Sosial, Saifulloh Yusuf, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas data agar setiap kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
