Data tunggal sosial ekonomi yang digunakan pada 2025 akan terus diperbarui sesuai dengan perubahan populasi, seperti adanya penduduk yang meninggal atau berpindah tempat tinggal. Data ini juga akan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, seperti data dari PLN, BPJS Kesehatan, dan data sosial lainnya.
Kepala BPS, Samalia, menjelaskan bahwa proses penyusunan data tunggal melibatkan empat tahapan: penunggalan individu, penunggalan keluarga, pengecekan ulang dengan data lain, dan pemeringkatan data untuk memastikan akurasi.
Dengan adanya sistem data tunggal ini, diharapkan program pemerintah bisa lebih tepat sasaran, sehingga bantuan yang diterima masyarakat benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.
Meskipun pemerintah berupaya untuk menyalurkan bantuan sosial tepat waktu, Menteri Sosial menyebutkan bahwa ada tantangan terkait dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Namun, pemerintah memastikan bahwa penyaluran bansos tetap akan dilakukan dengan tepat waktu, yang akan membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi ini.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan data yang lebih akurat, diharapkan penyaluran bantuan sosial di tahun 2025 dapat menjangkau lebih banyak keluarga miskin dan rentan di Indonesia, serta memastikan bantuan yang tepat bagi mereka yang membutuhkan. Pemegang kartu BPJS PBI, KIS, serta masyarakat miskin lainnya kini bisa lebih berharap bahwa bantuan sosial yang mereka terima akan semakin tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
