AYOBOGOR.COM - Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) terus melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) di seluruh wilayah Indonesia.
Hari ini, Selasa 5 November 2024, dua kegiatan penting dilaksanakan, yaitu perbaikan data bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang beralih ke kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).
Salah satu fokus utama Kemensos pada hari ini adalah perbaikan data KPM BPNT yang mengalami kendala dalam proses peralihan ke kartu KKS.
Beberapa KPM BPNT mengalami status gagal "burekol" atau gagal sinkronisasi data, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara data Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Untuk itu, Kemensos meminta pendamping sosial di masing-masing kabupaten dan kota untuk mendampingi KPM BPNT yang statusnya masih gagal burekol.
Dilansir dari youtube Diary Bansos, langkah pertama adalah memperbarui data Dukcapil agar bisa sesuai dengan DTKS.
Setelah data tersebut berhasil diperbarui dan sinkron, diharapkan peralihan ke kartu KKS akan berhasil, dan KPM BPNT dapat menerima bantuan sosial secara lancar.
Baca Juga: Kolato, Korean Cafe Hits di Bogor, Tempat Nongkrong Favorit Anak Muda!
Bagi KPM yang berhasil melalui proses burekol, bank yang menjadi mitra penyaluran seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI akan segera mendistribusikan kartu KKS baru beserta buku tabungan.
Meski demikian, hingga saat ini masih banyak KPM BPNT yang belum menerima kartu KKS. Diharapkan, pada bulan November ini, distribusi kartu KKS dapat selesai dan bantuan sosial PKH maupun BPNT akan segera dicairkan.
Bagi para KPM yang masih belum menerima bantuan, Kemensos memastikan bahwa bantuan tersebut sedang dalam tahap persiapan dan akan segera dicairkan.
Perlu diingat, bantuan PKH dan BPNT untuk KPM yang peralihannya tertunda sejak bulan Juli 2024, nantinya akan diterima dalam jumlah lebih besar, termasuk bantuan BPNT yang terhitung dari bulan Juli hingga Desember 2024, yang totalnya mencapai Rp 1,2 juta.
Verifikasi dan Validasi KPM PKH Baru
