AYOBOGOR.COM - Hakim (MK) Mahkamah Konstitusi, Enny Nurbangsih bertanya soal risiko sosial yang akan terjadi pada bansos El Nino.
Pertanyaan tersebut dilontarkannya pada saat sidang sengketa pemilihan presiden, Jumat 5 April 2024.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy pun menjawab pertanyaan Enny tersebut.
Baca Juga: Bansos Uang Tunai Rp600 Ribu Sudah Mulai Cair di Kantor Pos, Cek Wilayah yang Sudah Cair Duluan
Ia mengatakan bahwa para menteri koordinator termasuk salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam suasana krisis mengambil risiko yang paling kecil untuk penyaluran bansos El Nino.
Misalnya, penyaluran bantuan seperti pada saat pandemi Covid-19 pihaknya menggunakan parameter dengan mendengarkan pendapat para ahli di bidangnya.
Begitu juga, dalam kaitannya dengan bansos El Nino. Muhadjir bersama dengan timnya tidak ingin mengambil risiko karena itu pihaknya melakukan perawatan dengan tingkat yang paling maksimal.
Misalnya, dalam memberikan bansos El Nino (beras seberat 10 kilogram) melalui Bappenas, pihaknya mengambil penerima dalam jumlah yang paling tinggi yaitu sebanyak 22 juta KPM.
Baca Juga: Ketar-Ketir Bansos BPNT April 2024 Senilai Rp200 Ribu Tak Kunjung Cair di KKS, Bagaimana Solusinya?
Apabila dihitung, rata-rata di Indonesia itu memiliki 4,71 anggota keluarga per keluarga miskin.
Maka dengan data 22 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) ini sudah bisa mencakup 80 sampai dengan 90 juta jiwa.
Namun, dari 22 juta KPM tersebut sebenarnya hanya sekitar 4 juta kepala keluarga saja karena sisanya itu ada tingkat yang paling bawah.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan jika data 22 juta KPM ini bisa saja mengalami exclusion error atau kesalahan data.
