AYOBOGOR.COM -- Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil 4 Menteri dari Kabinet Indonesia Maju, salah satunya Mensos, Tri Rismaharini.
Selain Tri Rismaharini, ada juga Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Budi Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Efendi.
Panggilan terjadi pada hari, Jumat, 05 April 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi. Hal ini ada sangkut pautnya dengan sengketa pilihan presiden (pilpres) yang tengah panas.
Hakim mencecar keempat Menteri tersebut terkait penyaluran bansos menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024 yang pada akhirnya diberhentikan sementara penyalurannya hingga masa pemilu selesai.
Keempat menteri dari Indonesia Maju ini dipanggil untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Nantinya keterangan ini akan diperdalam oleh MK.
Mensos, Risma dicecar setidaknya 4 pertanyaan oleh hakim konstitusi Arief Hidayat terkait mekanisme bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat.
1. Bansos saat pemilu
Seperti yang kita ketahui pada bulan Februari lalu, sangat gencar untuk pencairan dana bansos PKH, BPNT, dan beras. Namun menuai protes karena dianggap di kontaminasi oleh kepentingan politik.
Risma menjelaskan bahwa penyaluran bansos saat itu memang sudah masuk periode salur.
Anggarannya sudah ditetapkan diakhir tahun 2023 untuk menekan harga kebutuhan pangan yang naik terutama beras akibat kemarau panjang.
Baca Juga: Tips Kartu KKS Terhubung ke Aplikasi BRImo, KPM Cek Saldo Bansos Cair Tak Perlu Antre ATM
