Jangan sampai peran pendamping hanya sebagai sumber informasi pencairan saja. Melainkan meliputi : Menyusun rencana kerja PKH di wilayah dampingannya.
Melakukan sosialisasi kebijakan dan bisnis proses PKH kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa/kelurahan, KPM PKH dan masyarakat umum secara berkala.
Peran Pendamping Sosial dapat berjalan sinergi dalam mewujudkan KPM PKH yang mandiri dan produktif, tentunya harus didasari komitmen bersama dan kolaborasi.
Pemerintah memang menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan program-program bantuan melalui kementeriannya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Baca Juga: 89 Bengkel dan 3 Pos Jaga Yamaha Siap Sambut Libur Lebaran dengan Banjir Promo
Program tersebut seperti PKH, BPNT, MRP dan bansos sembako. Akan tetapi, bansos ini tidak bisa selalu diberikan oleh pemerintah. Anda bisa sewaktu-waktu dikeluarkan oleh data DTKS dengan beberapa pertimbangan. Misalnya komponen sudah tidak layak menerima bantuan.
Oleh sebab itu, KPM harus mulai berpikir untuk kemandirian ekonomi keluarganya. Misal dengan merintis usaha rumahan. Semoga kisah ini menginspirasi ya. ***
