Adanya bantuan dari Kemensos ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, namun juga untukpemberdayaan kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas
Hal ini dilakukan supaya PPKS bisa tetap produktif dan akhirnya dapat mandiri serta mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Adapun skema keberlanjutan ekonomi bagi PPKS ini tentu mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI sebagai mitra Kemensos.
“Kami melihat Kemensos memiliki peran sangat penting yang dapat membantu menyelesaikan persoalan dan mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya berharap besarnya bantuan Kemensos untuk Kabupaten Tangerang juga disertai dengan pemberdayaan potensi masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb. Ace Hasan Syadzily.
Data dalam Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang turun dari 9,2 % menjadi 6,9 %.
Lebih lanjut, Komisi VIII DPR RI mengatakan bahwa data penerima bantuan seperti DTKS harus terus dimutkahirkan agar bantuan tepat sasaran.
Hal ini tentu membutuhkan peran penting kerjasama baik antara pemerintah pusat dan daerah.
"Harus terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial," lanjut Ace Hasan.
Ketika ditanya tentang harapan ke depan, Ace menyebutkan bahwa bantuan ini bersifat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan harus digunakan dengan baik.
Di sisi lain, bantuan ada yang sifatnya sebagai pemberdayaan ekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat.
"Dengan demikian, terdapat kesinambungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya," kata Ace.
Demikianlah informasi Kemensos dan Komisi VIII DPR RI Menyalurkan bansos PKH serta sembako di Kabupaten Tangerang Banten bagi KPM.
