AYOBOGOR.COM - Pemerintah Indonesia serius menekan angka stunting dan bertekad mengurangi tingkat rawan pangan serta gizi di Indonesia.
Karena itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama BUMN Holding Pangan ID FOOD kembali mulai salurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai salah satu bentuk penanganan stunting di tahun 2024 ini.
Ditandai dengan Penyaluran Perdana Bantuan Penanganan Stunting tahun 2024 yang bertempat di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/3), pemerintah siap salurkan bantuan pangan kepada 1.446.089 Keluarga Risiko Stunting (KRS) di tujuh provinsi di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Wajib Coba! Bakso Legend Pak Mien Bogor Dengan Bakso Jumbo Tulang Iga Yang Empuk
"Dengan kembali dimulainya penyaluran bantuan pangan daging ayam dan telur ayam tahun 2024 pada hari ini, kita berharap bantuan itu akan memberi manfaat besar bagi semua pihak, khususnya masyarakat yang menjadi target penurunan stunting. Ini tentunya tak lepas dari upaya untuk wujudkan individu yang sehat, aktif dan produktif," tandas Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, Nyoto Suwignyo, seperti dilansir dari situs resmi NFA.
Tahun ini, ID FOOD kembali dipercaya pemerintah - dalam hal ini Badan Pangan Nasional dan Kementerian BUMN, untuk menyalurkan bantuan pangan penanganan stunting tersebut.
Tahun lalu, perusahaan yang sama salurkan bantuan pangan yang sama dalam dua tahap.
Penyaluran perdana bantuan pangan penanganan stunting ini memang dimulai di Jawa Barat.
Targetnya, sebanyak 1.435 KRS yang disalurkan secara serentak, yakni sebanyak 469 KRS di wilayah Kota Bekasi, 466 KRS di Kota Cimahi dan 500 KRS di Kota Depok.
Adapun dipilihnya Jawa Barat sebagai lokasi awal penyaluran bantuan pangan penanganan stunting itu, dikarenakan Jawa Barat memiliki jumlah penerima - atau KRS, terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 403.285 KRS.
Pada hari ini sendiri, penyaluran bantuan pangan penanganan stunting itu dilakukan di Kantor Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat.
Berikutnya, penyaluran akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan di enam provinsi lainnya, yakni Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur.
