AYOBOGOR.COM - Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) khawatir data penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan tidak akan diambil dari DTKS.
Kekhawatiran itu bermula dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, yang menyatakan bahwa BLT Mitigasi Risiko Pangan akan cair di awal Maret 2024.
Nominal dana bantuan yang akan diterima oleh KPM dalam sekali pencairan adalah sebesar Rp600 ribu.
Muhadjir Effendy juga menyatakan bahwa bansos beras 10 kilogram akan dilanjutkan hingga Juni 2024 mendatang.
Menko PMK bahkan memberi tahu detail anggaran bansos tahun ini yakni sekitar Rp170 triliun.
Keikutsertaan Muhadjir Effendy dalam cawe-cawe BLT Mitigasi Risiko Pangan ternyata justru mengundang kekhawatiran dari KPM.
Sontak KPM tersebut langsung mencurahkan rasa khawatirnya ke grup bansos yang ada di media sosial Facebook.
Baca Juga: Hubungan dengan Wulan Guritno Kandas dan Berujung Perkara, Ibunda Sabda Ahessa Unggah Quote Menohok
"Jreng jreng jreng, mengingat kembali penyaluran beras saat ini diambil dari P3KE yang berasal dari Menko PMK, alhasil data DTKS terdepak begitu saja, syedihh," tulis warganet tersebut.
"Apakah yang dapat BLt Mitigasi datanya mengikuti pengambilan data dari Menko PMK bukan dari DTKS? Oh nooo, tetapi semoga saja datanya dari DTKS ya, Aminkan," pungkasnya.
KPM tersebut khawatir data penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan akan diambil dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) bukan DTKS.
Padahal berkaca dari penyaluran bansos beras 10 kilogram yang datanya diambil dari P3KE justru penyalurannya tidak tepat sasaran.
