AYOBOGOR.COM - Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra siap menjadi 'tameng hukum' pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini diutarkan oleh Yusril mengingat adanya 'riak-riak' protes yang menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) cacat hukum terkait Undang-undang (UU) Pemilu yang mengakomodir pencalonan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Putusan Makhamah Konstitusi itu tegas bunyinya dalam diktum. Tidak ada perbedaan tafsir dan perbedaan pendapat mengenai bunyi diktum itu," ujar Yusril dalam video Instagram yang diunggah pada akunnya @yusrilihzamhd, Selasa, 23 Oktober 2023.
Baca Juga: Momen Lucu Anies Baswedan 'Dislepet' Sarung Oleh Cak Imin: Lumayan Pedes Nih
Yusril mengatakan bahwa di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), dirinya maupun PBB berkomiten untuk berjuang bersama-sama dengan Prabowo sejak awal hingga memutuskan memilih Gibran sebagai cawapres.
"Dan apapun putusan yang nanti diambil oleh koalisi, itu akan dipatuhi dan akan ditaati serta dilaksanakan oleh PBB, termasuk oleh saya sendiri sebagai bagian dari koalisi," katanya.
"Apapun keputusan itu, akan kita patuhi dan kita jalankan bersama, termasuk misalnya putusan dari Pak Prabowo Subianto untuk memilih Pak Gibran sebagai calon wakil presiden. Ya, itu kita akan patuhi," katanya.
Meskipun keputusan itu di kemudian hari pada prakteknya, penuh dengan kritik, saran, maupun pendapat. "Maka kami akan bersama-sama mempertahankan keputusan yang telah diambil itu," katanya.
"Jadi dari segi komitmen dan keputusan, PBB itu gak usah diragukan, gak usah dikhawatirkan. Kita komit dengan koalisi," kata dia.
Sebagai ahli hukum tata negara, dia mengatakan akan membela siapapun yang berkesulitan dalam urusan hukum.
"Saya diminta atau tidak diminta, diminta oleh presiden, diminta oleh KPU, maupun diminta oleh Koalisi Indonesia Maju, saya dengan senang hati akan memberikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan hukum yang timbul itu," katanya.
Yusril juga mengaku sudah melakukan diskusi dengan Gibran perihal masalah hukum. Ini berkaitan dengan masalah hukum yang mungkin timbul di pemerintahan bila Prabowo-Gibran terpilih kelak.
