Dalam diskusi tersebut, Komite mengusulkan agar kerja sama fact-checking tidak hanya dengan AFP, tetapi juga dengan media lokal di Indonesia. Selain itu, mereka mengingatkan tentang tanggung jawab platform digital sesuai dengan Pasal 5 Perpres 32 Tahun 2024.
Fransiskus Surdiasis, anggota Komite, meminta TikTok untuk tidak hanya memberikan pelatihan konten kepada mahasiswa, tetapi juga pelatihan jurnalisme berkualitas bagi wartawan.
Sementara itu, perusahaan platform digital Meta, yang menaungi Facebook, Instagram, dan Threads, juga menyatakan dukungan serupa untuk jurnalisme berkualitas di Indonesia.
Berni Moestafa, Head of Public Policy Indonesia di Meta, mengungkapkan bahwa Meta telah bekerja sama dengan perusahaan media dalam hal pelatihan dan fitur monetisasi untuk akun media.
Baca Juga: Akhirnya! Ada Pencairan Bansos Tunai Rp 600 Ribu, Terpantau Salur di 4 Wilayah Ini
“Kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai kolaborasi antara Meta dan media di Indonesia,” kata Berni.
Dalam setiap pertemuan, Komite menekankan kewajiban perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perpres 32 Tahun 2024.
Pasal tersebut menyatakan bahwa perusahaan platform digital harus mendukung jurnalisme berkualitas dengan:
- Tidak memfasilitasi penyebaran konten berita yang tidak sesuai undang-undang setelah menerima laporan;
- Mengupayakan prioritas dalam fasilitasi dan komersialisasi berita yang dihasilkan perusahaan pers;
- Memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers;
- Melaksanakan pelatihan dan program untuk mendukung jurnalisme berkualitas;
- Mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung jurnalisme berkualitas sesuai nilai demokrasi dan peraturan perundang-undangan;
- Bekerja sama dengan perusahaan pers.
