AYOBOGOR.COM - Berada di tengah pro dan kontra, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kejar target pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Selain berkejaran dengan waktu, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara diiringi pro dan kontra.
Misalnya kritik dari PDIP bahwa mundurnya Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi indikasi proyek tersebut dibuat secara tergesa-gesa.
Ada juga soal Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN yang salah satu isinya adalah investor bisa mendapatkan hak guna usaha selama kurang lebih 2 abad juga jadi polemik.
Presiden Jokowi pun turut bicara soal mundurnya berkantor di IKN. Presiden Jokowi menyebut selain kendala air dan listrik bahkan hujan deras menjadi hambatan, sebab berimbas kepada mundurnya banyak pekerjaan pembangunan.
Jokowi juga mengatakan, pembangunan ibu Kota Nusantara baru akan mencapai 15 persen saat upacara 17 Agustus 2024 nanti.
Sebelumnya Presiden Jokowi menargetkan bahwa pada bulan Juli ini sudah berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN.
"Sesuai dengan UU yang ada kita ingin otoritas IKN diberikan untuk menarik investasi yang sebesar besarnya, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri," keterangan Jokowi dalam pantauan AyoBogor.com pada (21/7), kanal YouTube Kompas TV Bangka.
Baca Juga: Sebelum Penajam Paser Utara, Ternyata 2 Daerah Ini Pernah Diwacanakan Jadi IKN oleh Pemimpin RI
"Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti, yaitu kawasan pemerintahan. Lainnya, itu kita berharap pada investasi, baik investor dalam maupun luar negeri," imbuh Presiden RI.
Kader PDIP mengkritisi dengan menegaskan semestinya pemerintah tidak perlu ambisius sampaikan target ke publik, tetapi berfokus pada pengerjaan pembangunan IKN.
Masinton Pasaribu, kader partai PDIP mengatakan, Pembangunan itu tidak bisa langsung seperti menciptakan kembali.
"Agar tidak perlu tergesa-gesa, dan ambisius menyampaikan ke dalam publik, agar senantiasa mengerjakan saja," kata Masinton Pasaribu.
