Ada pula aplikasi Srikandi untuk pengarsipan nasional masih belum bisa diakses. Keempat, verifikasi data Penerimaan Peserta Didik baru di berbagai daerah terganggu.
Baca Juga: 3 Bantuan Cair Dipercepat Awal Juli 2024, Ada BLT Mitigasi Risiko Pangan?
Selain itu, sertifikasi halal UMKM terhambat karena portal down. Sedangkan di beberapa Pemkot, surat menyurat secara manual.
Jamaah umroh juga terancam batal berangkat karena masalah paspor dan visa. Selain itu, terjadi antrean panjang di Imigrasi bandara karena ditangani secara manual.
Registrasi NPWP terganggu, termasuk untuk WNA yang akan mulai bekerja di Indonesia. Begitu pula dengan website IKN yang juga mengalami gangguan.
Demikian beberapa cuitan netizen X mengenai gangguan layanan yang mereka temuka di lapangan akibat serangan siber pada PDNS 20 Juni lalu.
Seperti disampaikan pada keterangan pers Kominfo dan BSSN, Senin (24/6/2024), lalu, sebelum terjadinya peretasan, ada 282 layanan instansi pemerintahan yang menggunakan PDNS.
Dan di antaranya hanya 44 instansi yang terselamatkan. Menkominfo Budi Arie juga menyatakan bahwa hanya memiliki backup data sebanyak 2 persen saja.
Hal ini memaksa kementerian dan instansi pemerintahan lain mengandalkan backup data di instansi masing-masing. Sisanya pencatatan dilakukan secara manual.
Salah satu instansi yang mengklaim sudah bisa memulihkan sistem sepenuhnya adalah Kantor Imigrasi pada Sabtu (29/6/2024) lalu.
Kemudian menyusul surat edaran dari Kemdikbudristek tentang upaya pemulihan data yang dijadwalkan akan normal kembali pada 29 Juli esok.***
