Tak sedikit warganet yang kecewa dengan apa yang telah disampaikan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
“Kuliah bisa digratisin kalau pemerintah ga makan uang rakyat,” komentar salah seorang warganet.
“Bu kalau bayar pajaknya besar, maka pejabat akan korup lebih banyak lgi,” komentar salah seorang warganet lainnya.
Baca Juga: Bulan Mei Sehari Lagi Berganti Juni 2024, BLT Mitigasi Risiko Pangan Apa Kabar? Cair Juni 2024?
“Pejabat korup tuh miskinin, hartanya pakai bantu rakyat,” harap salah seorang warganet.
“Segede apapun bayar pajak kalo g bisa ngelolanya apalgi di korupsi ya sama aja,” tulis salah seorang warganet.
“Emang ga bisa kaya Muhammadiyyah bu?? Punya bisnis lain uangnya diputerin dan jadi bisa buat operasional kampus. Apa ga bisa kampus lain kaya gitu,” tanya salah seorang warganet.
Baca Juga: Sudah Cair di Kartu KKS BSI Malam Ini, Bank Himbara Ini Bakal Menyusul Pencairan BPNT Tahap 4
Seperti diketahui, Muhammadiyyah yang dimaksud warganet tersebut merupakan Universitas Muhammadiyah Maumere yang berada di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Rektor pada kampus tersebut menyampaikan bahwa mahasiswanya boleh membayar UKT menggunakan hasil bumi seperti pisang, ikan, kelapa, mangga, alpukat, dan lain sebagainya. Bahkan hasil kerajinan tangan seperti tenun dan kain selendang pun juga diterima oleh pihak kampus.
Hasil bumi dan kerajinan tangan itu nantinya akan diatur oleh pihak kampus untuk ditawarkan kepada dosen atau staf kampus atau ke pengepul.
Bahkan, pihak kampus memberikan bantuan pendidikan lainnya seperti KIP Kuliah, beasiswa untuk yatim piatu, beasiswa untuk tahfidz yang minimal hafal 2 juz, dan beasiswa Lazismu.
Pihak kampus juga memberikan potongan biaya pendidikan mulai dari Rp702 ribu sampai dengan Rp1,2 juta per semester untuk mahasiswanya yang berprestasi baik di akademik maupun non akademik, untuk yang tidak mendapatkan KIP Kuliah, dan yang tidak mendapatkan beasiswa yatim piatu.
Baca Juga: Sudah Cair di Kartu KKS BSI Malam Ini, Bank Himbara Ini Bakal Menyusul Pencairan BPNT Tahap 4
Selain itu, pihak kampus juga membolehkan mahasiswanya untuk mencicil biaya UKT selama 4-6 tahun atau sekitar 72 kali cicilan yang mana sebelumnya diberlakukan kebijakan pembayaran UKT bisa dicicil sebanyak tiga kali yaitu pada saat awal penentuan KRS, UTS, dan UAS.
