Adapun yang diganti, antara lani tiga pejabat di Disdik, delapan kepala sekolah SMP dan 31 kepala sekolah SD.
Bima sendiri mengupayakan agar para oknum yang terlibat di luar lingkungan ASN agar dijerat. Dia sudah menyerahkan dugaan pemalsuan dokumen negara pada PPDB kepada Polresta Bogor Kota.
"Terkait dugaan pemalsuan dokumen kependudukan dalam PPDB, Pemkot Bogor sedang koordinasi dengan Polresta Bogor Kota untuk tindak lanjutnya," katanya.
Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menyebut penangangan kasus ini harus dilakukan dengan hati-hati.
Pasalnya terdapat sangkut paut dengan anak alias siswa di dalamnnya, sehingga diharapkan tidak berdampak buruk bagi pembelajaran para siswa ketika hukum diproses.
Terdapat tiga asas hukum yang dikedepankan, antara lain keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
Sudah ada 24 saksi yang diperiksa yang terdiri dari unsur pejabat di dinas dan sekolah, lalu masyarakat.
"Dalam penegakan hukum ini kita dari Polresta Bogor Kota sudah memeriksa 24 saksi," kata Bismo.