Baca Juga: Compliance Forum Jadi Wadah BNI Bangun Ekosistem Berintegritas
Beberapa Perda unggulan yang telah ditetapkan di antaranya adalah Perda tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perda tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
"Tentu kami harap Perda yang telah ditetapkan ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi warga Kota Bogor dan bisa segera diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bogor," ungkap Rusli.
DPRD Kota Bogor melalui alat kelengkapan dewan (AKD) dan komisi-komisi telah melakukan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kota Bogor.
Ketua Komisi I, DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menyampaikan bahwa selama ini Komisi I DPRD Kota Bogor telah berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan penindakan terhadap peredaran minuman beralkohol (minol) ilegal. Kegiatan razia gabungan bersama Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin pun sudah dilakukan beberapa kali.
"Dari sidak yang kita lakukan dengan F2, kita tahu bahwa peredaran minol di Kota Bogor ini masih banyak yang ilegal, karena hanya ada 4 lokasi yang mengantongi ijin," tegas Karnain.
Untuk itu, ia juga turut mengajak seluruh insan pers dan masyarakat agar menjadi mata dan telinga untuk menghalau peredaran minol ilegal di Kota Boogr.
Di sisi lain, ia juga menyampaikan bahwa berbagai persoalan di Kota Bogor masih banyak yang belum terselesaikan, di antaranya adalah pengelolaan dan pengamanan aset daerah.
Baca Juga: 5 Pasal Kontroversi dan Multitafsir RUU Perampasan Aset
Lalu penyediaan gedung kantor OPD dan Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai instansi yang belum terpenuhi, kekurangan tenaga teknis arsiparis, SDM auditor, kekurangan personil SatpolPP dan lain-lain.
"Semua persoalan ini menjadi fokus utama pengawasan kami selama ini dan semoga bisa segera terselesaikan," tutupnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menyampaikan kepada seluruh insan pers bahwa Komisi II saat ini tengah berfokus untuk menggenjot sektor fiskal Kota Bogor.
Dengan adanya wacana dipotongnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat, maka Pemerintah Kota Bogor harus bisa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
"Kami mendorong agar pendapatan dari PAD dan retribusi itu bisa dimaksimalkan. Salah satunya adalah memastikan pendapatan dari sektor parkir," ujar Hasbi.
Berkaitan dengan pembangunan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Mochamad Benninu Argoebie menyampaikan bahwa pengawasan terus dijalankan.