AYOBOGOR.COM -- Komisi IV DPRD Kota Bogor angkat bicara terkait adanya pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan Kota Bogor.
Diketahui, seorang kepala sekolah di SDN Cibeureum 1 melakukan gratifikasi pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lalu.
Kepala sekolah tersebut langsung dicopot dari jabatannya setelah oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya pada Rabu (13/8/2023).
Baca Juga: Wisata Jembatan Gantung di Sukabumi, Naik di Atas Ketinggian 121 Meter Auto Bikin Deg-degan
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P. Sultani mengaku miris atas kejadian tersebut karena belum mereda kasus carut marut PPDB di tingkat SMP dan SMA sederajat beberapa waktu lalu.
Menurut DPS sapaan akrabnya Kota Bogor benar-benar tercoreng oleh kasus yang terjadi di dunia pendidikan ini. Buruknya sistem pendidikan yang ada di Kota Bogor seakan-akan menggambarkan slogan "Anti Pungli" yang terbentang diatas banner dan terpasang di setiap sekolah yang ada di Kota Bogor hanya "lip service" belaka.
Tak hanya itu, Kepala Sekolah SDN Cibeureum 1 juga melakukan pemecatan secara sepihak kepada salah satu guru honorer yang mengajar di sana.
Adanya abusive of power yang ditunjukkan oleh Kepala Sekolah SDN ini sebagai bentuk kegagalan sistem pendidikan di Kota Bogor.
"Menurut saya menjadi PPDB tahun ini adalah yang terburuk dalam perjalanannya selama ini dan ternyata slogan-slogan anti pungli hanya menjadi Lip Service saja," ucapnya, Rabu (13/9/2023).
Menurutnya, kejadi ini menjadi tanggungwab kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.
Baca Juga: 32 Motor Listrik Subsidi September 2023: Update Harga dan Spesifikasi Top Speed dan Jarak Tempuh
Pasalnya, Disdik yang berperan sebagai pembina sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, ternyata tidak bisa memberikan gambaran positif di tahun ini.
Sebelumnya, Walikota Bogor, Bima Arya memberhentikan kepala sekolah SDN Cibeureum 1 Kota Bogor.