Menurut Dadang di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, tahun lalu banyak terjadi bencana tanah longsor yang merusak rumah warga.
Dadang sebagai wakil rakyat dari dapil Bogor Selatan, meminta kepada Pj Gubernur Jabar, agar bantuan untuk penanganan dan pasca bencana bisa disalurkan kepada warga.
Baca Juga: MANTAP! Bansos Beras Bulog 10 Kg Mulai Cair Hari Ini ke KPM, Segini Jumlah Penerima
"Di Bogor Selatan banyak titik rawan bencana. Bahkan tahun lalu pun terjadi longsor yang menyebabkan kerusakan sangat parah. Warga berharap Pemerintah Provinsi Jabar dapat menyalurkan bantuannya untuk penanganan dan psca bencana menggunakan APBD Provinsi," ungkap Dadang.
Sementara, Ketua Fraksi PKS, sekaligus anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar menyampaikan aspirasi berupa permohonan bantuan anggaran untuk pembangunan lintasan tidak sebidang di pintu kereta Kebon Pedes.
Wacana pembangunan itu, menurut Karnain sudah diajukan sejak bertahun-tahun.
Guna meminimalisir terjadinya kecelakaan dan kemacetan maka ia berharap APBD Jabar bisa dialokasikan untuk pembangunan lintasan tidak sebidang.
"Kajian sudah ada sejak lama. Mau itu berbentuk underpass ataupun fly-over. Nah yang jadi kendala, kalau menggunakan APBD Kota Bogor tentu tidak mampu, maka dari itu saya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa membantu pembangunan itu," katanya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi menyampaikan aspirasi mengenai dana hibah untuk pesantren yang sampai saat ini belum juga terealisasi.
Ia menjelaskan bahwa di Kota Bogor sendiri sudah ada Perda nomor 2 tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Namun, realisasinya belum juga terwujud.
Ia pun berharap dengan program Pj Gubernur Jabar yang sejalan dengan Pemkot Bogor terkait bantuan untuk pondok pesantren bisa terealisasikan di tahun depan.
"Kami di Kota Bogor sudah memiliki Perda nomor 2 Tahun 2022 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Jadi kami berharap ini bisa mendapatkan dukungan dan bantuan dari Pemerintah provinsi Jawa Barat," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin menyampaikan terkait dengan infrastruktur pendidikan.
Ia ingin mendalami terlebih dahulu terkait keuangan daerah. Sebab, keinginan ini juga disampaikan oleh daerah lainnya di Jawa Barat. Sehingga ia perlu melakukan pemetaan terkait prioritas bantuan yang akan diberikan.
"Nanti kami lihat dulu, karena semua kota kan juga ada permintaan yang sama. Nanti kita prioritas mana yang diutamakan," jelas Bey Machmudin.
