AYOBOGOR.COM -- Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan prioritaskan 512 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam seleksi CPNS Papua Barat yang akan segera di buka di tahun 2023.
512 PPPK Papua Barat diprioritaskan dan diwajidkan untuk mengikuti tes bersamaan dengan formasi umum pada seleksi CPNS 2021 yang akan segera di buka di tahun 2023 ini.
Sebanyak 512 PPPK wajib mengikuti tes resmi sebagai persyaratan utama dalam Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam penerbitan Nomor Identitas Pegawai (NIP) yang akan segera diusulkan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Kebijakan ini telah ditetapka Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk membayar honor 512 PPPK Papua Barat melalui APBD Barat.
Dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Barat berlaku selama lima tahu masa kerja terhitung sejak November 2021 lalu. Surat Keputusan (SK) Gubernur ini tidak berlaku setelah BKN terbitkan NIP 512 PPPK Papua Barat.
Oleh sebab itu, Gubernur berharap 512 PPPK Papua Barat menyiapkan diri untuk hadapi tes yang akan dilaksanakan bersamaan dengan formasi umum CPNS.
Sebelumnya, Ombudman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Papua Barat mengungkapkan dugaan penyimpanan prosedur oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam penetapan dan pengangkatan 1.283 CPSN dan PPPK formasi tahun 2018.
Musa Y Sombuk berkata bahwa, ada dugaan penyimpanan prosedur oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam penetapan dan pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2018 belum lama ini.
Menurutnya, berdasarkan daftar hasil verifikasi dan validasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 1.283 pegawai non-PNS (honorer) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat ada 79 data orang yang bermasalah.
Sombuk berkata bahwa, 79 orang saat ini tersebar di 7 satker di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diduga bermasalah, karena tidak tercatat dalam database 1.283 honorer Provinsi Papua Barat berdasarkan daftar hasil verifikasi dan validasi BPKP.
Demikianlah info PPPK Papua Barat wajibkan seleksi CPNS 2023.***
