Selanjutnya, terkait dengan KPM yang tercoret dan termasuk penerima BPNT Mei dan Juni, Mensos Risma telah mengungkapkan beberapa hari yang lalu bahwa ada penerima bantuan yang telah dihapus.
Dia menyatakan bahwa jika dilihat dari database, mereka tercatat sebagai orang miskin, ada yang menjadi cleaning service, ada yang buruh, namun ternyata dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat 10.249 keluarga penerima manfaat BPNT yang tidak sesuai dengan klasifikasinya melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Dalam temuan BPK tersebut, diketahui bahwa beberapa penerima Bansos ternyata menjabat sebagai Direksi atau pejabat tertentu di beberapa perusahaan.
Setelah temuan tersebut, Kementerian Sosial telah membekukan data yang terkait dan mengeluarkannya dari data terpadu kesejahteraan sosial di TKS. Pembekuan data ini merupakan tindak lanjut dari temuan BPK setelah melakukan pemeriksaan terhadap data penerima Bansos.
Sebanyak 10.249 KPM yang terdeteksi tercatat sebagai pengurus atau pejabat perusahaan dalam sistem, padahal mereka sebenarnya berada dalam kondisi miskin.
Risma, mengatakan bahwa KPM-KPM tersebut telah dicoret dari DTKS, dan sebagai konsekuensinya, mereka tidak akan menerima bantuan Bansos, termasuk BPNT Juni ini.