Pansus I DPRD Jabar Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2022 melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi setempat pada Kamis, 28 April 2023.
Ketua Pansus I DPRD Jabar, Jajang Rohana mengatakan, rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol dewan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah kaitan dengan LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.
AYOBOGOR.COM -- Hasil rapat koordinasi tersebut akan menjadi bahan bagi DPRD dalam OPD atas laporan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat baik kuantitatif maupun kualitatif.
"Hasil dari sini akan menjadi rekomendasi kami yang dibandingkan dengan fakta lapangan," tutur Jajang dilansir dari Ayobandung.com pada Jumat, 28 April 2023.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pansus I DPRD Jawa Barat mencatat sejumlah permasalahan yang ditemukan di Dinas Sosial. Salah satunya masalah pendataan masyarakat miskin yang harus diselesaikan.
Termasuk masalah proses target dan pengaggaran yang belum sepenuhnya melihat skala prioritas.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, dari rapat koordinasi tersebut pihaknya melihat banyak hal yang harus diperbaiki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan kedepannya.
"Kami apresiasi Dinas Sosial mendapat beberapa penghargaan. Tapi kami juga mencatat ada beberapa hal yang harus diperbaiki, seperti pendataan dalam DTKS yang masih menjadi masalah," katanya.
Kedepan, masalah data DTKS harus lebih disinkronkan kembali baik di tingkat pemerintah Kabupaten/kota, Provinsi maupun pusat.
"Data yang belum final ini harus difinalkan. Ini memiliki pengaruh besar ketika ada bantuan, supaya tidak ada lagi data penerima bantuan ganda, atau masyarakat miskin belum dimasukan dan masyarakat sudah mampu masih tercatat dalam DTKS," paparnya.
Disamping itu, dalam rakor juga terungkap sejumlah masalah yang harus diselesaikan baik itu kaitan proses penganggaran, anak jalanan sampai rencana pembangunan panti khusus ODGJ.