Selain memperkuat ketahanan gizi, program MBG juga menciptakan efek ekonomi berantai di berbagai daerah.
Ribuan tenaga kerja kini terserap di dapur-dapur SPPG, mulai dari juru masak, petugas distribusi, tenaga administrasi, hingga kebersihan.
“Program MBG juga membuka peluang ekonomi baru di daerah. Banyak UMKM lokal kini menjadi bagian dari rantai pasok penyedia bahan pangan, bumbu, dan kemasan,” ujar Dadan.
Program ini telah melahirkan ekosistem kewirausahaan baru, di mana para pelaku usaha kecil bertransformasi menjadi penyedia layanan pendukung program.
Bahkan muncul industri turunan seperti produsen food tray, alat makan, peralatan dapur, hingga rapid test keamanan pangan.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa lembaganya terus memperkuat aspek regulasi, pembinaan, dan komunikasi publik agar pelaksanaan program berjalan transparan dan sesuai standar.
“BGN memastikan seluruh kegiatan di lapangan berpedoman pada aturan yang jelas, transparan, dan akuntabel. Kami juga aktif melakukan pembinaan kepada pengelola SPPG agar setiap dapur memenuhi standar keamanan pangan,” jelasnya.
Dalam aspek komunikasi publik, BGN membuka kanal pengaduan dan sistem informasi daring agar masyarakat dapat mengakses data, memahami tujuan program, serta ikut mengawasi pelaksanaannya.
“Kolaborasi publik menjadi kunci keberhasilan MBG. Kami ingin masyarakat ikut merasa memiliki program ini,” tambah Hida.
Berdasarkan data terbaru per 28 Agustus 2025 pukul 21.00 WIB, terdapat 6.720 SPPG telah beroperasi penuh, 15.906 unit sedang dalam proses verifikasi, dan 4.357 unit menunggu konfirmasi, sehingga total potensi SPPG mencapai 26.873 unit di seluruh Indonesia.
“BGN terus mempercepat proses verifikasi mitra di lapangan. Kami memperkirakan seluruh unit dapat dikonfirmasi statusnya dalam waktu sekitar satu bulan,” ungkap Dadan.