AYOBOGOR.COM — Kementerian Sosial memberikan sinyal bahwa bantuan sosial (bansos) tahap kedua tahun 2025 akan mulai disalurkan pada bulan Mei. Jadwal ini berkaitan langsung dengan proses penyelesaian survei dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei DTSN yang dilakukan oleh para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dijadwalkan rampung pada 30 April 2025.
Menteri Sosial Saifulah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa bansos tahun ini akan menggunakan basis data baru, yaitu DTSN. Data ini merupakan hasil penggabungan dari tiga sumber utama: Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data P3KE, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut kemudian disinkronkan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), baik secara individu maupun keluarga.
Penggunaan data baru ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan membentuk basis data sosial ekonomi yang menyeluruh. Selain itu, DTSN dirancang sebagai satu-satunya data yang akan digunakan oleh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk penyaluran program bantuan sosial ke depan.
Dalam penjelasannya, Gus Ipul menyebutkan bahwa proses prap-penyaluran telah dimulai sejak Februari hingga April 2025. Tahap ini meliputi pengesahan DTSN, penyesuaian regulasi, verifikasi lapangan, dan uji petik. Setelah seluruh tahapan prap-penyaluran selesai, proses penyaluran bansos dijadwalkan dimulai serentak pada bulan Mei, dilengkapi dengan pendampingan langsung, monitoring penyaluran, serta pembukaan kanal pengaduan baik secara daring maupun luring.
Karena menggunakan data baru, daftar penerima bansos tahun ini kemungkinan akan berbeda dari sebelumnya. Kemensos mengidentifikasi dua potensi masalah utama: exclusion error dan inclusion error. Exclusion error terjadi ketika warga yang sebelumnya tidak menerima bantuan, namun ternyata layak, akan dimasukkan ke dalam daftar penerima. Sebaliknya, inclusion error terjadi jika ada warga yang selama ini menerima bansos, tetapi setelah pemadanan data dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa Kemensos tengah berkoordinasi dengan BPS untuk memastikan seluruh calon penerima masuk dalam kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan prioritas pada desil 1 dan 2. Ground check atau pemeriksaan langsung di lapangan masih terus dilakukan untuk menghindari kesalahan penetapan data.
Dalam pelaksanaan penyaluran, Kementerian Sosial akan membentuk satgas khusus yang melibatkan unsur Kemensos, BPS, pemerintah daerah, PT Pos Indonesia, dan pihak pendamping. Konsolidasi juga dilakukan dengan jaringan pilar sosial di daerah. Kanal aduan disiapkan melalui call center 171 dan aplikasi Cek Bansos yang bisa diakses masyarakat umum.
Penyaluran tahap kedua juga akan dibarengi dengan proses tindak lanjut pada bulan Juni, meliputi evaluasi data, pengolahan umpan balik masyarakat, dan sinkronisasi ulang data. Kemensos menyadari bahwa ada potensi risiko dalam proses ini, seperti keterlambatan distribusi, kesalahan data, hingga munculnya protes dari masyarakat. Oleh karena itu, proses verifikasi ulang dan pemantauan akan dilakukan secara ketat, termasuk pelibatan pemerintah daerah dan lembaga pengawas.
Dalam pernyataannya kepada media pada 8 April 2025 di kantor Kemensos Jakarta, Gus Ipul menegaskan bahwa jika tidak ada kendala, penyaluran bansos akan dimulai pada Mei. Namun, bila ada penyesuaian waktu, paling lambat penyaluran akan dilakukan pada bulan Juni.
Bagi masyarakat, penting untuk memastikan informasi penerima bansos melalui pendamping PKH setempat atau aplikasi resmi dari Kemensos. Dengan sistem baru yang lebih terintegrasi dan berbasis data, diharapkan penyaluran bantuan sosial tahun ini menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan adil.