6. Bantuan Non-Tunai: Penjaminan Kesehatan Melalui BPJS
Bantuan sosial lain yang akan disalurkan adalah iuran jaminan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah akan menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan untuk peserta program ini agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan. Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem jaminan sosial nasional dan memastikan akses kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat.
7. Bantuan Langsung Tunai PKH dan BPNT
Untuk bantuan langsung tunai PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), penyaluran tahap pertama akan dilaksanakan melalui berbagai saluran resmi, termasuk Bank BRI, BNI, BSI, dan PT Pos Indonesia. Masyarakat diminta untuk memeriksa status penerimaan bantuan ini melalui pendamping sosial atau saluran resmi lainnya.
Pencairan bantuan sosial yang dimulai pada 1 Februari 2025 ini diharapkan dapat memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang terdampak kemiskinan ekstrem dan kesulitan ekonomi. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pangan, kesehatan, hingga pendidikan. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, masyarakat diimbau untuk memeriksa status penerimaan mereka melalui saluran resmi pemerintah atau melalui pendamping sosial di masing-masing daerah.
Pemerintah berharap bantuan sosial ini dapat membantu masyarakat mengatasi kesulitan ekonomi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional menuju masa depan yang lebih sejahtera.