AYOBOGOR.COM -- Alhamdulillah, kabar baik datang bagi para penerima bantuan sosial di Indonesia. Pencairan bantuan sosial, terutama untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sudah semakin jelas terlihat.
Proses pencairan mulai berjalan dengan lancar, dan aplikasi SIKS-NG, yang merupakan platform untuk memantau status penerima bantuan sosial, sudah mengalami pembaruan.
Pembaruan terbaru di aplikasi SIKS-NG menunjukkan bahwa penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bantuan sosial PKH kini sudah mulai berjalan.
Beberapa hari lalu, menu baru untuk penentuan KPM muncul di aplikasi tersebut, yang berfungsi untuk menentukan siapa saja yang layak menerima bantuan sosial. Kelayakan ini didasarkan pada berbagai faktor, seperti kondisi rumah, pendapatan, dan situasi ekonomi terkini.
Untuk tahap pertama pada Januari, Februari, dan Maret 2025, data yang digunakan untuk menentukan penerima masih merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Namun, untuk tahap selanjutnya, data yang digunakan akan diperbarui menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang melibatkan data lebih banyak dari berbagai sumber, termasuk Bapanas dan BKKBN.
Ini berarti, bagi yang sebelumnya sudah terdaftar, jika tidak memenuhi kriteria yang ketat, mereka mungkin tidak lagi menerima bantuan sosial pada tahap berikutnya.
Setelah penentuan KPM, penerima bantuan akan melewati proses verifikasi rekening. Jika verifikasi berhasil, maka pencairan bantuan bisa segera dilakukan melalui proses SP2D dan top-up ke rekening penerima.
Namun, jika ada ketidaksesuaian antara nama di e-KTP dan kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) merah putih, maka pencairan akan tertunda. Penerima yang mengalami masalah verifikasi ini diharapkan segera memperbaiki data mereka, atau jika tidak memungkinkan, bantuan akan dialihkan melalui PT Pos Indonesia.
Selain PKH, kabar baik lainnya datang dari program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengumumkan bahwa BPNT untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2025 akan dicairkan sekaligus dalam jumlah Rp600.000. Sebelumnya, banyak penerima yang mengira BPNT akan dicairkan setiap bulan.
Namun, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan dalam bentuk tiga bulan sekaligus untuk memudahkan penerima, mengingat kebutuhan yang lebih tinggi menjelang Ramadan.
Selain alasan kebutuhan bahan pangan yang lebih tinggi menjelang bulan puasa, keputusan ini juga bertujuan untuk membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam mengatasi inflasi dan naiknya harga bahan pokok yang biasanya terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Pada pagi hari tanggal 28 Januari 2025, informasi dari para penerima bantuan menunjukkan adanya saldo yang masuk ke rekening KKS. Tercatat ada dua nominal yang muncul: Rp500.000 dan Rp750.000. Penyaluran ini diduga sebagai bagian dari bantuan sosial untuk komponen PKH, dengan alokasi yang berbeda sesuai dengan kategori penerima.
Salam saldonya ada yang tertahan, dengan nominal Rp1.500.000. Saldo yang tertahan ini kemungkinan besar berasal dari KPM yang menerima komponen balita atau ibu hamil. Bantuan yang tertahan belum bisa dicairkan dan baru akan bisa diambil setelah proses verifikasi selesai, dan saldonya berpindah ke saldo utama melalui tahap SP2D atau SII.