AYOBOGOR.COM -- Memasuki tahun 2025, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara, terutama mereka yang berada di lapisan masyarakat paling bawah.
Melalui kebijakan perlindungan sosial (perlinsos), pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk berbagai program bantuan sosial (bansos), dengan total anggaran perlinsos sebesar Rp 504,7 triliun, sebuah peningkatan signifikan sebesar 4% dibandingkan tahun 2024. Anggaran ini tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Tujuan utama dari peningkatan anggaran ini adalah untuk mengangkat perekonomian masyarakat miskin dan menanggulangi kemiskinan ekstrem.
Harapannya, bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat berangsur-angsur mencapai kesejahteraan, mandiri, dan akhirnya graduasi dari ketergantungan pada bantuan sosial.
Salah satu fokus utama kebijakan bansos di tahun 2025 adalah reformasi untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah berupaya agar bantuan yang disalurkan tidak hanya cepat, tetapi juga berkeadilan, sehingga tepat mengenai warga yang membutuhkan. Dalam upaya ini, berbagai jenis bantuan juga direformasi agar lebih efektif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bantuan langsung tunai (BLT) sebagai salah satu bagian dari kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem kini telah mulai disalurkan.
Sebagai contoh, di Kabupaten Pandeglang, Banten, warga penerima BLT menerima uang tunai sebesar Rp500.000 per bulan dari dana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P2KE).
Proses penyaluran bansos ini memunculkan pemandangan yang cukup dramatis, dimana ratusan ibu rumah tangga, beberapa di antaranya membawa bayi, rela berdesakan di tengah panasnya cuaca untuk mendapatkan hak mereka.
Warga Kecamatan Pulosari, Pandeglang, terpantau menunggu giliran dengan sabar meski harus menempuh perjalanan jauh dan menunggu lebih dari dua jam.
Sebelumnya, pengambilan bantuan dilakukan di kantor desa, namun kini dipusatkan di kantor cabang Bank Banten, Kecamatan Labuan. Jarak yang jauh membuat warga terpaksa menyewa mobil pickup dengan biaya sekitar Rp40.000 per orang.
Proses pengambilan bansos di bank terkadang menimbulkan keluhan. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga, mereka merasa lelah dan frustasi karena harus mengantre lebih dari dua jam hanya untuk mendapatkan bantuan sosial.
Sebagian besar dari mereka berharap bantuan bisa disalurkan di tingkat desa untuk mempermudah akses bagi warga yang tinggal jauh dari bank yang menjadi tempat penyaluran.
Menurut Adit, salah seorang pendamping desa, antrian panjang terjadi karena jumlah penerima bantuan yang sangat banyak, mencapai sekitar 700 orang.