Pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun kini bebas dari pajak penghasilan (PPh) final.
Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM yang berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja.
4. Pajak Penghasilan untuk Karyawan
Bagi karyawan dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan, pemerintah akan menanggung pajak penghasilan (PPh) yang biasanya dipotong sebesar 1,5% setiap bulan.
Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban pajak bagi pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah.
5. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT
Selain bantuan pangan, PKH dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) juga tetap disalurkan pada 2025. PKH merupakan bantuan sosial reguler untuk keluarga miskin, sedangkan BPNT berupa bantuan pangan berupa beras dan telur.
Pada 2025, BPNT akan disalurkan setiap bulan, berbeda dari tahun sebelumnya yang disalurkan beberapa kali dalam setahun.
6. Program Insentif untuk Industri Padat Karya
Bagi sektor industri padat karya, pemerintah memberikan insentif berupa subsidi bunga 5% untuk revitalisasi mesin.
Selain itu, jaminan kecelakaan kerja di sektor ini akan dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan 50% biaya jaminan kecelakaan kerja ditanggung oleh pemerintah.
7. Subsidi untuk Kendaraan Listrik dan Rumah
Pemerintah juga memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik dan rumah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung penggunaan energi terbarukan dan mempercepat pembangunan sektor perumahan.
Melalui berbagai bantuan sosial ini, pemerintah Indonesia berupaya meringankan beban hidup masyarakat, terutama di awal tahun 2025.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan kondisi ekonomi masyarakat yang rentan bisa lebih stabil dan berkembang.